RATAS – Anggota Komisi I DPR, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin buka suara terkait rencana pemerintah mengevakuasi ribuan korban perang di Gaza, Palestina untuk mendapatkan perawatan medis.

TB Hasannudin menilai evakuasi warga Gaza masih dalam tahap awal dan perencanaan. Menurut dia, rencana tersebut perlu kajian mendalam lantaran ada syarat penting yang harus dipenuhi.

“Harus dipastikan dulu apakah empat persyaratan penting itu bisa benar-benar terjadi,” ujar legislator dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (9/8).

TB Hasanuddin menjelaskan, poin pertama adalah persetujuan warga Palestina terkait kesediaan dievakuasi untuk pengobatan dan perlindungan sementara.

“Bisa saja mereka justru ingin tetap dirawat di negerinya sendiri atau di negara tetangga,” katanya.

Kedua, sikap resmi otoritas Palestina yang hingga kini belum memberi sinyal persetujuan.

“Tidak bisa ada evakuasi tanpa persetujuan dari otoritas yang berwenang,” ucapnya.

Poin ketiga terkait akses dari Israel yang memblokade Gaza dan memberi izin dengan syarat tertentu.

“Kita harus cermati agar tidak terjebak skenario menguntungkan Israel dan sekutunya,” ucapnya.

Keempat, koordinasi dengan negara sekitar seperti Mesir dan Yordania yang memiliki posisi strategis.

“Indonesia tak bisa bertindak sepihak dalam isu kemanusiaan ini,” katanya.

Meski ada risiko, TB Hasanuddin menegaskan dukungan kemanusiaan tetap harus optimal.

“Bantuan medis dan kemanusiaan perlu diberikan tanpa terjebak kepentingan pihak tertentu,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengatakan pemerintah menargetkan pengobatan untuk 2.000 warga Gaza di Pulau Galang, Kepulauan Riau.

“Fasilitas ini disiapkan sebagai bentuk dukungan kemanusiaan Indonesia kepada Palestina,” ujarnya.