RATAS – Masa “bulan madu” Bobby Rasyidin sebagai Direktur Utama (Dirut) baru PT Kereta Api Indonesia (Persero) hanya bertahan dua hari. Usai resmi ditunjuk menggantikan Didiek Hartantyo pada Selasa (12/8/2025), Bobby langsung dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pemanggilan ini terkait dugaan korupsi proyek digitalisasi SPBU Pertamina senilai Rp3,6 triliun yang berlangsung pada periode 2018–2023. Saat itu, Bobby menjabat sebagai Direktur Utama PT Len Industri (Persero), induk holding Defend ID, yang ikut terlibat dalam proyek tersebut.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Kamis (14/8/2025).

Meski demikian, Bobby tidak hadir dalam panggilan itu dan meminta penjadwalan ulang. “Saksi minta penjadwalan ulang. Namun kami belum menjadwalkan ulang,” jelas Budi.

Langkah KPK ini sontak menyorot perhatian publik. Jika Bobby kelak ditetapkan sebagai tersangka, Kementerian BUMN dan BPI Danantara akan dinilai kecolongan atau terlalu terburu-buru dalam menunjuknya sebagai Dirut KAI.

Selain KPK, kasus ini juga menjadi atensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Lembaga itu menduga adanya praktik diskriminasi dalam penunjukan PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) sebagai pemenang tender proyek digitalisasi SPBU Pertamina, yang berpotensi melanggar prinsip persaingan usaha sehat.

Padahal, proyek digitalisasi SPBU ini sejatinya bertujuan mulia, yakni memantau distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Namun, indikasi penyimpangan membuatnya terseret ke ranah hukum.

KPK sendiri telah meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan sejak Januari 2025, meski hingga kini belum menetapkan tersangka. Publik pun menunggu perkembangan pemeriksaan terhadap Bobby, sang bos baru KAI. (HDS)