RATAS – Anggota Komisi VII DPR RI, Jalal Abdul Nasir, menanggapi maraknya pemberitaan mengenai kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta serta kabar dirumahkannya sebagian karyawan. Menurutnya, persoalan ini bukan semata soal kebijakan, melainkan lemahnya penyampaian informasi pemerintah kepada masyarakat.

“Saya melihat ini bukan soal benar atau salah kebijakannya, tapi soal bagaimana kebijakan itu dikomunikasikan. Pemerintah punya niat baik menjaga ketahanan energi dan devisa, tapi karena kurang tersampaikan dengan baik, publik menganggap seolah-olah pemerintah menghambat,” ujar Jalal dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Politisi PKS itu menjelaskan bahwa pengaturan impor BBM bertujuan menjaga neraca migas, mengurangi ketergantungan luar negeri, dan melindungi devisa negara. Namun tanpa penjelasan yang memadai, kebijakan tersebut justru dianggap sebagai penyebab kelangkaan di SPBU swasta.

“Padahal datanya menunjukkan kuota impor untuk SPBU swasta tidak dikurangi, bahkan naik dibanding tahun lalu. Kelangkaan yang terjadi karena penjualan meningkat tajam sehingga kuota tahunan habis lebih cepat. Ini fakta yang penting untuk disampaikan ke publik,” tegasnya.

Jalal juga menyoroti kabar adanya perumahan karyawan SPBU swasta, sementara secara bisnis justru mereka tengah menikmati keuntungan besar akibat lonjakan permintaan. Ia menyatakan tidak ada alasan logis bagi perusahaan untuk mengurangi tenaga kerja di tengah meningkatnya laba.

“Kalau penjualan naik dan keuntungan bertambah, mestinya ada ruang untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kesejahteraan karyawan. Jangan sampai pekerja dikorbankan di tengah cuan perusahaan yang naik,” ujarnya.

Karena itu, ia mendorong Kementerian ESDM bersama Badan Komunikasi Pemerintah untuk lebih proaktif menjelaskan kebijakan impor satu pintu secara terbuka, sekaligus memastikan bahwa kebijakan tersebut memang berpihak kepada rakyat.

“Komunikasi publik itu kunci. Rakyat harus tahu bahwa pemerintah bekerja untuk melayani kepentingan bersama, bukan untuk segelintir pihak. Jelaskan dengan jujur dan terbuka agar tidak muncul kesalahpahaman,” imbuhnya.

Menutup pernyataannya, Haji Jalal menekankan pentingnya perlindungan pekerja serta mengajak masyarakat untuk lebih mencintai produk dalam negeri. “Kalau kita ingin mandiri energi, ya harus mulai dengan mendukung BBM produksi bangsa sendiri. Pemerintah memperbaiki mutu dan layanan, rakyat pun ikut membangun loyalitas,” pungkasnya. (HDS)