RATAS – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan bahwa negara harus hadir secara aktif dalam mengawasi pembangunan pesantren, khususnya dari aspek konstruksi bangunan, guna mencegah terulangnya musibah serupa seperti yang terjadi di Jawa Timur. Hal itu disampaikan Cucun di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Menurutnya, pemerintah daerah dan BPBD memang telah bergerak cepat menangani kondisi darurat pascakejadian. Namun, Cucun menilai mitigasi jangka panjang juga harus mendapat perhatian serius, termasuk dukungan pemulihan psikologis bagi para santri yang terdampak.

“Penguatan trauma juga penting untuk santri-santri yang mengalami musibah itu,” ujar Politisi Fraksi PKB tersebut.

Cucun menekankan bahwa pesantren merupakan mitra strategis negara dalam mencerdaskan bangsa. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya ikut terlibat dalam supervisi pembangunan fasilitas pendidikan tersebut.

“Selama ini pemerintah hadir tidak dalam mensupervisi tata cara membangun? Kita kan punya Kementerian PU yang mengurusi konstruksi,” tegasnya.

Ia mengungkapkan bahwa beban biaya konsultan sering kali memberatkan pihak pesantren. Maka dari itu, negara perlu turun tangan sejak tahap pengajuan izin agar standar konstruksi tetap terjaga.

“Tanpa diminta pun sebenarnya negara sudah seharusnya hadir. Sekarang tinggal bagaimana negara membantu membimbing tata cara membangun pesantren yang selama ini belum pernah ada panduannya,” lanjutnya.

Cucun juga mendorong pelibatan langsung para ahli teknik sipil untuk melakukan audit dan supervisi terhadap ribuan pesantren di seluruh Indonesia.

“Pesantren jumlahnya hampir 30 ribu lebih. Bangunan yang di atas dua lantai itu apakah kondisinya sudah layak? Kalau belum, perlu ada perbaikan dan pendampingan yang dilakukan oleh para ahli sipil,” pungkasnya.