RATAS– Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menegaskan bahwa sinergi antara parlemen, pemerintah, dan perguruan tinggi menjadi faktor penentu dalam menyiapkan Indonesia menghadapi dua agenda strategis global: implementasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) pada 2027 dan proses aksesi ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Dalam kunjungan kerja BKSAP ke Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Tangerang Selatan, Jumat (3/10/2025), Mardani menyebut DPR sedang mengawal penyesuaian berbagai regulasi agar memenuhi standar OECD sekaligus memastikan IEU-CEPA memberi manfaat maksimal bagi Indonesia.

“Kami di DPR sudah bertemu dengan Sekjen OECD. Dalam catatan terakhir, Indonesia perlu melakukan revisi terhadap dua undang-undang penting: UU Badan Pusat Statistik dan UU KPK,” ujar Mardani.

Mardani menjelaskan, OECD menilai lembaga statistik nasional harus independen agar data ekonomi yang dihasilkan kredibel dan tidak dipengaruhi kepentingan politik.

“OECD minta BPS menjadi lembaga yang mandiri seperti Bank Indonesia. Ini langkah cerdas agar kepercayaan dunia terhadap data kita meningkat,” katanya.

Selain itu, penguatan kembali independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menjadi sorotan.

“Mereka menilai KPK perlu dikembalikan seperti sebelum revisi agar lebih kuat menjaga tata kelola pemerintahan. Dua hal ini sangat menentukan wajah Indonesia di mata dunia,” tambahnya.

Politisi Fraksi PKS ini menekankan pentingnya kolaborasi parlemen dengan perguruan tinggi dalam mendukung diplomasi parlementer yang berbasis riset dan inovasi.

“Kami di BKSAP melihat UIN sebagai mitra strategis. Ide-ide besar dari kampus dapat menjadi masukan penting dalam penyusunan kebijakan dan diplomasi parlemen, termasuk dalam IEU-CEPA,” jelas Mardani.

Menurutnya, BKSAP menjalankan fungsi seperti “Kementerian Luar Negeri-nya parlemen” dengan menjalin komunikasi antarparlemen di berbagai negara.

“Hubungan antarparlemen sering lebih cair daripada antar eksekutif. Melalui jalur ini, kami bisa membuka koneksi antara perguruan tinggi Indonesia dengan universitas dan industri luar negeri,” terangnya.

Melalui diplomasi parlementer aktif, Mardani berharap kualitas riset dan kapasitas inovasi perguruan tinggi Indonesia dapat meningkat, sehingga menjadi bagian dari jaringan pengetahuan global.

“Kita ingin perguruan tinggi naik kelas, bergabung dalam riset internasional, dan ikut memperkuat ekonomi berbasis pengetahuan,” ujarnya.

Ia menilai bahwa menghadapi perdagangan bebas, transformasi digital, dan tuntutan transparansi global memerlukan sinergi kuat lintas sektor.

“Kalau kekuatan politik, ekonomi, dan akademik bisa berjalan bersama, Indonesia tidak hanya siap menjadi pemain regional, tapi juga aktor penting di panggung dunia,” pungkasnya. (HDS)