Komisi XIII Desak Pembukaan Akses Jalan dan Pembentukan TGPF Konflik Danau Toba

Senin, 06 Oktober 2025, Pukul 19:17 WIB

RATAS – Komisi XIII DPR RI mendorong dibukanya kembali akses jalan yang selama ini ditutup di area konsesi PT Toba Pulp Lestari (TPL) serta pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengusut dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam konflik agraria di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara.

Rekomendasi tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat Komisi XIII DPR RI di Medan, Sumatera Utara, yang menghadirkan perwakilan masyarakat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pihak PT TPL.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, menegaskan bahwa DPR berkomitmen memperjuangkan keadilan bagi masyarakat yang terdampak konflik lahan di kawasan Danau Toba.

“Komisi XIII akan mengawal penyelesaian kasus ini hingga ke tingkat nasional melalui Panitia Khusus (Pansus) Agraria. Ini adalah bentuk nyata kehadiran negara bagi rakyat di Danau Toba,” ujar Sugiat, Jumat (3/10/2025).

Dalam kesimpulan rapat, Komisi XIII merekomendasikan agar Kementerian Hukum dan HAM memimpin koordinasi lintas lembaga bersama Komnas HAM, LPSK, dan aparat penegak hukum untuk membentuk TGPF. Tim ini bertugas memverifikasi dugaan pelanggaran HAM yang dinilai bersifat sistematis dalam pelaksanaan konsesi PT TPL.

BACA JUGA :  KPK Geledah Ruangan Dirjen Pemberdayaan Sosial Kemensos, Sejumlah Dokumen dan Peralatan Diamankan 

Komisi XIII juga mengimbau aparat kepolisian dan pemerintah daerah untuk mengutamakan penyelesaian sengketa melalui pendekatan non-represif dan berbasis HAM, serta menghindari penggunaan kekuatan berlebihan.

“Kami menekankan pentingnya pembukaan kembali akses jalan yang ditutup di wilayah konsesi PT TPL agar masyarakat tetap dapat menikmati hak atas pendidikan, layanan kesehatan, serta penghidupan yang layak,” tambah Sugiat yang berasal dari Fraksi Partai Gerindra.

Lebih lanjut, Komisi XIII menyatakan bahwa kasus ini akan dibawa ke Panitia Khusus Penyelesaian Konflik Agraria DPR RI agar ditangani secara menyeluruh dan berkeadilan.

Menutup pertemuan, Komisi XIII menegaskan komitmennya untuk terus mendorong penegakan hukum yang adil, ekologis, dan berpihak pada perlindungan masyarakat adat di berbagai daerah di Indonesia. (HDS)

Latest

PM Prancis Sebastien Lecornu Mundur

RATAS— Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu mengundurkan diri hanya beberapa minggu setelah pengangkatannya, Lecornu menjadi Perdana Menteri (PM) kelima Prancis dalam waktu kurang dari dua...

Kisruh PPP Berakhir Damai! Mardiono Jabat Ketum dan Agus Waketum

RATAS – Perebutan kursi ketua umum (ketum) PPP hasil Muktamar X akhirnya menemui titik terang. Terbaru, Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto bersepakat untuk islah atau berdamai terkait...

Bongkar Dugaan Korupsi Proyek PLTU Kalbar! Polri Tetapkan Empat Tersangka 

RATAS –  Penyidik Kortastipidkor Polri menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan PLTU 1 Kalimantan Barat periode 2008-2018. Mereka adalah Direktur Utama (Dirut) PLN Fahmi...

Eks Dirut Taspen Antonius Kosasih Divonis 10 Tahun Penjara 

RATAS— Mantan Direktur Utama PT Taspen Antonius NS Kosasih divonis 10 tahun penjara oleh Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ketua Majelis Hakim...

Komisi XIII Desak Pembukaan Akses Jalan dan Pembentukan TGPF Konflik Danau Toba

RATAS - Komisi XIII DPR RI mendorong dibukanya kembali akses jalan yang selama ini ditutup di area konsesi PT Toba Pulp Lestari (TPL) serta pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk...
3984931246225911134
CMS-Critic-Banner-300x600