RATAS— Sebanyak 18 Gubernur dari Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menggeruduk Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Selasa (7/10).

Mereka ramai-ramai menemui Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa untuk memprotes soal pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) 2026.

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menyatakan, tak satu pun dari mereka merestui pemotongan tersebut karena akan membebani pembangunan dan pembayaran pegawai.

Menurut Sherly, pemotongan anggaran daerah ditakutkan mengganggu pencairan tunjangan PPPK dan ambisi untuk menyelesaikan proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan dan jembatan.

“Beberapa provinsi menyebut pemotongan antara 20–30 persen, bahkan ada yang hampir 60–70 persen,” kata Sherly, usai pertemuan.

Senada, Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem juga turut mengeluhkan bahwa daerahnya mendapatkan pemotongan hingga 25 persen.

Mualem menyatakan bahwa semua daerah mengajukan agar anggarannya tidak dipangkas mengingat beban operasional dan kebutuhan publik.

Ketua APPSI Al Haris, yang juga menjabat Gubernur Jambi, menyebut bahwa kedatangan para kepala daerah ke Kemenkeu adalah bentuk representasi keresahan kolektif atas penurunan dana transfer ke daerah (TKD).

Al Haris mengatakan bahwa banyak daerah kesulitan membiayai gaji PPPK serta belanja operasional.

“Pak Menteri sangat responsif. Di 2026, nanti kita akan evaluasi kembali dana TKD,” ujarnya.

Menurut dia, daerah dengan basis PAD kecil sangat bergantung pada TKD untuk menjalankan roda pemerintahan dan program pembangunan.

Menkeu Purbaya Buka Suara

Purbaya ternyata memberikan respons yang tak terduga. Dia mengaku sudah mengetahui maksud kedatangan para gubernur.

Sebelum pertemuan, Purbaya menyatakan bahwa dua topik utama yang akan menjadi sorotan adalah TKD dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Purbaya percaya bahwa banyak kepala daerah akan menyoroti pemotongan tersebut dalam dialog.

Anak buah Presiden Prabowo itu menyebut bahwa kebijakan tersebut akan disesuaikan berdasarkan kondisi keuangan pusat dan daerah.

“(Gubernur) mau protes? Biar saja, kita lihat keuangan daerah seperti apa, keuangan pemerintah seperti apa, kita atur sesuai kondisi keuangan,” jelasnya.

Dana TKD di RAPBN 2026 memang menjadi sorotan. Pasalnya, pemerintah mulanya hanya menganggarkan Rp 650 triliun alias turun 29 persen dibandingkan 2025 yang menyentuh Rp 919 triliun.

Daftar 18 Gubernur

Jambi
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Bangka Belitung
Banten
Kepulauan Riau
Jawa Tengah
Sulawesi Tengah
Maluku Utara
Sumatera Barat
DI Yogyakarta
Papua Pegunungan
Bengkulu
Aceh
Sumatera Utara
Lampung
Sulawesi Selatan
Nusa Tenggara Barat