RATAS – Mahkamah Konstitusi Tinggi Madagaskar mengundang Kolonel Michael Randrianirina untuk memimpin negara setelah menyatakan jabatan presiden kosong, Selasa (14/10).

Keputusan ini diambil setelah kelompok militer yang dipimpin Randrianirina mengambil alih kekuasaan di istana kepresidenan.

Dilansir dari Anadolu, Mahkamah meminta Randrianirina mengadakan pemilu dalam 60 hari sesuai dengan konstitusi.

Hal ini disebabkan Presiden Andry Rajoelina dianggap tidak mampu menjalankan tugasnya karena ketidakhadiranannya di negara tersebut.

Sebelumnya, militer menyatakan jabatan presiden akan dipegang secara kolektif oleh para perwira.

Periode transisi ini akan berlangsung selama dua tahun dan mencakup referendum untuk pembentukan konstitusi baru.

Lima institusi utama, termasuk Mahkamah Konstitusi Tinggi, Komisi Pemilihan Umum Nasional Independen, dan Senat, digantung sementara Majelis Nasional tetap berfungsi.

Rajoelina sebelumnya membubarkan parlemen setelah berminggu-minggu terjadi protes anti-pemerintah.

Pembubaran tersebut dilakukan dengan alasan memulihkan ketertiban dan memberi ruang bagi kaum muda. Namun, parlemen tetap berkumpul dan mengesahkan mosi untuk memakzulkan presiden.

Peter Mutharika, ketua SADC menyerukan pengekangan, penghormatan terhadap supremasi hukum, pemerintahan konstitusional, dan dialog konstruktif di Madagaskar.

SADC merupakan Organ Politik, Pertahanan, dan Keamanan Komunitas Pembangunan Afrika Selatan.

SADC siap bekerja sama dengan otoritas nasional dan mitra regional. Mereka juga akan mengirim panel tetua untuk misi pencarian fakta, memfasilitasi dialog, serta memulihkan kohesi nasional.

Sejak 25 September, Rajoelina menghadapi protes kaum muda terkait kekurangan air dan listrik, serta tuduhan korupsi.

Aksi protes tersebut dengan cepat meningkat menjadi tuntutan pengunduran dirinya.

Pada Senin, Rajoelina dilaporkan berlindung di “tempat aman” setelah terjadi “upaya pembunuhan”.

Rajoelina dievakuasi ke Prancis dengan pesawat militer setelah kesepakatan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron.