Menko Airlangga: Meski Inflasi Terus  Naik, Indonesia Aman dari Ancaman Hiperinflasi hingga 2023

RADAR TANGSEL RATAS – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis Indonesia masih aman dari ancaman hiperinflasi hingga tahun 2023 nanti meskipun laju inflasi Indonesia terus menunjukkan kenaikan, di mana angkanya terakhir melesat 4,94 persen per Juli 2022.

Untuk menjaga keyakinan itu, pemerintah terus mendorong tim pengendalian inflasi pusat dan daerah agar program kebijakan terkait keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, serta kelancaran distribusi, dikomunikasikan secara efektif dengan masyarakat.

“Sehingga tentu tantangan hiperinflasi kelihatannya bisa kita tangani di tahun ini. Demikian pula di tahun depan,” ujar Airlangga dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2023, Selasa (16/8).

Airlangga juga menggarisbawahi laju pertumbuhan ekonomi yang selalu di atas 5 persen selama tiga kuartal berturut-turut. Terakhir mencapai 5,44 persen pada kuartal II 2022.

“Ini tumbuh tinggi yang didukung oleh konsumsi, ekspor, dan sektor yang tumbuh positif seperti industri pengolahan, perdagangan, pertambangan, pertanian,” tutur Airlangga.

Ke depan, ia melanjutkan, prospek diperkirakan terus berlanjut. “Kita lihat dari indeks kepercayaan konsumen pada bulan Juli masih tinggi. Penjualan ritel baik. PMI ekspansif masih di 1,3,” imbuhnya.

Tolak ukur lainnya, Airlangga Hartarto juga melihat kualitas ekonomi membaik berdasarkan angka kemiskinan yang turun. “Di September 2020 (angka kemiskinan) 10,19 juta (turun) menjadi 9,54 juta. Demikian pula tingkat pengangguran menurun dari 7,1 persen di Agustus 2020 menjadi 5,8 persen di Februari 2022,” tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam penyampaian Nota Keuangan menegaskan bahwa pemerintah akan menjaga tingkat inflasi di level 3,3 persen, terutama pada sektor energi dan pangan.

Jokowi menyebut, bantalan menjaga inflasi ini akan bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Inflasi akan tetap dijaga pada kisaran 3,3 persen. Kebijakan APBN akan tetap diarahkan untuk mengantisipasi tekanan inflasi dari eksternal, terutama inflasi energi dan pangan,” katanya dalam Pidato Kenegaraan atas RUU APBN 2023, Selasa (16/8).

Anga inflasi di level ini, kata Jokowi, membuktikan adanya pemulihan permintaan di masyarakat. Artinya, pertumbuhan ekonomi nasional tetap bisa dijaga. “Asumsi inflasi pada level ini juga menggambarkan keberlanjutan pemulihan sisi permintaan, terutama akibat perbaikan daya beli masyarakat,” ungkapnya. (BD)