RADAR TANGSEL RATAS – Program konversi kompor gas ke kompor listrik yang digagas oleh pemerintah akhirnya resmi ditunda dan tidak akan dilaksanakan pada tahun 2022. Hal itu disampaikan oleh Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.

“Pemerintah belum memutuskan terkait program konversi kompor LPG 3 kilogram menjadi kompor listrik induksi,” tutur Airlangga di Jakarta, Jumat (23/9).

Berkaitan dengan hal ini, Airlangga mengatakan pemerintah senantiasa menerima masukan, tidak terkecuali dari masyarakat. Bahkan, pemerintah juga memantau suara masyarakat di media.

Selain itu, kata Airlangga pemerintah juga memantau secara langsung kondisi di lapangan terkait dengan konversi dari kompor LPG 3 kilogram menjadi kompor listrik induksi.

“Dapat dipastikan program ini tidak akan diberlakukan di tahun 2022. Sampai saat ini pembahasan anggaran dengan DPR terkait dengan program tersebut belum dibicarakan dan tentunya belum disetujui,” ungkap Airlangga, dikutip dari Warta Ekonomi.

Menurut Airlangga, program kompor listrik hingga kini masih terus dilakukan dengan melakukan uji coba 2.000 prototipe dari rencana total 300.000.

Ia menambahkan, pemerintah menghitung dengan cermat segala biaya dan risiko, memperhatikan kepentingan masyarakat, serta mensosialisasikan program konversi ini kepada masyarakat sebelum benar-benat diberlakukan,” ujarnya.

Sementara itu, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero diprediksi bakal menanggung beban makin berat seiring dengan penundaan program konversi kompor gas elpiji menjadi kompor listrik.

Menurut Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan, dengan penundaan tersebut maka beban bagi PLN akan semakin besar karena kelebihan 6-7 gigawatt. Ini menambah pengeluaran PLN sebesar Rp 3 triliun per gigawatt-nya,” ungkap Mamit, seperti yang dilansir Merdeka.com, Sabtu (24/9).

Mamit mendorong agar PT PLN melakukan renegosiasi terhadap perjanjian independent power producer (IPP) atau penyedia listrik dari swasta untuk menurunkan beban perusahaan.

Selain beban keuangan yang ditanggung PLN, Mamit juga menilai, program konversi sulit terealisasi di Indonesia karena kemampuan masyarakat ekonomi menengah ke bawah terhadap tagihan listrik tidak seimbang.

Karena itu, kata Mamit, perlu ada pengembangan riset terhadap daya kompor listrik jika ingin dijadikan program pemerintah. Sehingga, program tersebut dapat berjalan efektif tanpa membebani ekonomi masyarakat. “Perlu ada riset atau pengembangan kembali agar watt kecil tapi bisa cepat panas,” ujar Mamit.

Sebagaimana diketahui, daya pada kompor listrik yang menjadi uji coba pemerintah memang menjadi sorotan.

Dalam rapat dengar pendapat Komisi VII DPR RI dengan Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian, Taufiek Bawazier, terungkap bahwa total watt pada satu kompor listrik dengan dua tungku adalah 2.800 watt. Daya pada tungku kiri yaitu 1.000 watt dan tungku kanan 1.800 watt.

Selain daya listrik, keengganan masyarakat beralih ke kompor listrik juga karena perabotan yang digunakan tidak ekonomis. Bagi pengguna kompor listrik dengan spesifikasi yang diproyeksikan PLN, maka peralatan yang dapat digunakan yaitu steampod atau panci diameter minimal 18 cm, fry pan atau wajan dengan diameter atas minimal 27 cm.

Selain itu, bahan untuk perabotan memasak pada kompor listrik setidaknya memiliki kandungan magnet yang cukup besar agar proses memasak berlangsung cepat. (BD)