RADAR TANGSEL RATAS – Setelah dilantik menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta beberapa waktu lalu, Heru Budi Hartono kembali membuka posko pengaduan warga di Pendopo Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, setiap hari Senin-Kamis pukul 08.00-09.00 WIB.

Pihak yang akan menerima setiap pengaduan warga di posko yang sempat ditutup pada tahun 2017 silam itu, adalah petugas yang berasal dari lima pemerintahan kota administratif di DKI Jakarta.

Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, mengaku mengapresiasi diaktifkannya kembali Balai Kota sebagai tempat pengaduan warga yang dimulai pada hari Selasa, terhitung berlakunya masa tugas Pj Gubernur Heru. “Hal ini meneguhkan dan mengukuhkan marwah Balai Kota sebagai istana rakyat Jakarta,” kata Dwi Rio, dikutip dari tvone.news.com (19/10).

Menurut Dwi Rio, penyampaian pengaduan secara langsung ke Balai Kota oleh warga merupakan hal yang sangat baik. Sebab, warga dapat melapor tiap hari dan Pemprov DKI juga dapat langsung menindaklanjuti laporan warga itu.

Sebab, Dwi Rio melihat, banyak warga Jakarta mendatangi Pendopo Balai Kota Jakarta untuk mengadukan beragam persoalan, mulai dari masalah tanah, pungutan liar, buruknya pelayanan publik, penyerobotan lahan, hingga seputar kesejahteraan rakyat.

Bahkan bisa saja nantinya ada warga yang melaporkan tentang perilaku dan kinerja buruk para pejabat di lingkungan Pemprov DKI. Jadi tak mengherankan bila dalam beberapa hari belakangan ini, posko pengaduan selalu didatangi warga.

Terbukti, sejak dibukanya kembali posko pengaduan pada hari Selasa hingga Kamis (18-20 Oktober 2022), sudah ada 83 orang yang telah membuat laporan.

Dan rumornya, kalangan ASN tampaknya mulai ketar-ketir atas keberadaan posko pengaduan warga itu. Sepertinya mereka khawatir bila prilaku dan sepak terjang mereka yang kurang sesuai, bahkan kehidupan pribadi mereka, nantinya akan di-publish di posko pengaduan tersebut.

Apalagi, sempat berembus kabar bakal ada pergantian atau rotasi di lingkungan kerja Pemprov DKI Jakarta, menyusul pelantikan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi.

Mendengar adanya kabar seputar kecemasan para ASN tadi, anggota Fraksi PDIP di DPRD DKI Sjahrial menyarankan agar hal tidak perlu dikhawatirkan atau dibesar-besarkan.

“Harusnya persoalan ini dilihat secara positif oleh ASN. Tidak perlu ada kekhawatiran seperti itu. Karena yang dilaporkan masyarakat kan kinerjanya. Bukan pada pribadi-pribadi dari pejabat itu,” ungkap Sjahrial kepada RADAR TANGSEL Ratas.id (21/10)

Sebab, dalam hal kinerja, kata Sjahrial, tolak ukur kesuksesan SKPD ataupun pejabat di lingkungan Pemprov lainnya berkisar pada 85 persen. “Kalau masuk pada tahapan 85 persen, maka kinerja itu clear dan tidak perlu dipersoalkan,” tutur Sjahrial.

Ia lalu menyarankan agar ASN menyesuaikan dengan kepemimpinan Pj Gubernur DKI Heru Budi. “Saya kira tidak perlu takutlah. Tinggal menyesuaikan saja dengan management kepemimpinan PJ gubenur,” tuturnya. (BD)