RADAR TANGSEL RATAS – Baru-baru ini Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari fraksi Gerindra, Rani Mauliani, ikut mempertanyakan LPJ Formula E dari PT Jakarta Propertindo (JakPro). Pasalnya, sampai saat ini JakPro tak kunjung memberikan laporan tersebut kepada DPRD.

Menurut Rani, penjelasan dari JakPro mengenai pertanggungjawaban Formula E belum detail. Sehingga, bukan menjadi masalah jika pihaknya meminta LPJ Formula E. JakPro juga baru saja mengalami perombakan direksi. Karena itu, dia menunggu LPJ agar segera diserahkan kepada DPRD.

“Ya tidak masalah juga sih kalau memang LPJ perihal Formula E itu diminta, tentunya kan bila Formula E dilanjutkan event-nya pada 2023, tentunya Pj juga kan harus tahu detail anggaran penyelenggaraan event sebelumnya untuk persiapan berikutnya dan salah satu tugas anggota dewan kan mengawal anggaran, rasanya masih wajar sih permintaan Pak Ara PSI,” kata Rani kepada wartawan, Rabu (21/12/2022).

Sebelumnya, beredar kabar bahwa Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, mendesak Pj Gubernur Heru Budi menyerahkan LPJ pelaksanaan Formula E karena JakPro tak kunjung memberikan laporan tersebut kepada DPRD.

“Kami mengawal betul Formula E ini sejak awal masa jabatan. Kami menyayangkan sampai hari ini belum ada pertanggungjawaban dari PT JakPro selaku pelaksana yang mendapat penugasan dari Pemprov DKI Jakarta. Ini salah satu fungsi kami untuk mengawal,” kata Anggara dalam kunjungan Heru Budi ke fraksinya, yang dikutip melalui keterangan tertulis, Rabu (21/12).

Menanggapi hal tersebut, pegiat media sosial Jhon Sitorus dalam unggahan akun Twitternya, @Miduk17, menaruh curiga kepada Partai Gerindra dan menilai partai itu sedang berupaya mengkambinghitamkan Pj Gubernur Heru Budi lewat LPJ Formula E.

“Partai @Gerindra ini lucu ya. Saat Gubernur Ayat dan Mayat masih menjabat, Gerindra diam dan jinak betul. Begitu pak Heru jadI PJ Gubernur DKI Jakarta, mereka teriak-teriak minta LPJ,” katanya, dikutip dari Suara.com, Jumat (23/12/2022),

Menurut John, permintaan Gerindra tersebut sebagai upaya untuk menutupi aib yang ada di proyek Formula E. Dia menyebut proyek Formula E memang tidak beres, salah satu indikasinya adalah LPJ yang tak kunjung selesai hingga sekarang.

Apalagi, Jhon menambahkan, proyek Formula E itu didukung semua fraksi kecuali PDIP dan PSI. “Padahal, LPJ mestinya bisa selesai 1 bulan setelah Formula-E dilaksanakan. Semoga masih waras,” tuturnya. “Kalau ternyata korup, Pak Heru kemudian dituntut,” sambungnya. (BD)