RADAR TANGSEL RATAS – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memberikan sinyal akan kembali melakukan reshuffle atau perombakan kabinet. Sinyal itu dilontarkan Jokowi saat menjawab pertanyaan wartawan terkait munculnya hasil survei Charta Politika Indonesia yang menyebut mayoritas publik menginginkan reshuffle kabinet.
“Mungkin,” kata Jokowi, singkat, setelah meresmikan Bendungan Ciawi dan Sukamahi di Bogor, Jumat (23/12/2022). Sayangnga, Jokowi tak menyampaikan secara rinci kapan keputusan tersebut akan diambil dan siapa menteri yang bakal kena reshuffle.
Terkait rencana reshuffle, Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat meminta Jokowi untuk mengevaluasi dua menterinya, yaitu Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya. Kedua menteri itu adalah politikus NasDem.
Menurut Djarot, harus ada penyegaran di internal kabinet agar bisa mendukung penuh kebijakan Presiden Jokowi.
“Mentan dievaluasi, Menhut dievalusi, Menteri Kehutanan ya. Harus dievaluasi. Semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi untuk menuntaskan janji-janji kampanyenya,” ujar Djarot di Menteng, Jakarta, Jumat (23/12/2022), dikutip dari Liputan6.com (24/12)
Soal Menteri Pertanian harus dievaluasi, ternyata anggota Komisi IV DPR itu menyinggung masalah impor beras. Di tengah gembar-gembornya swasembada beras, harga beras justru naik. Tapi saat musim panen dan harga beras naik, justru ada kebijakan impor.
“Termasuk yang prihatin ketika kita sudah di masa lalu, sudah gembar gembor swasembada beras, ternyata kita impor beras ketika harganya naik. Justru pemerintah harus intervensi dong. Saat musim panen dan harganya baik, kemudian dihajar sama beras impor,” ujar Djarot.
“Yang parah nanti, yang sakit petaninya. Makanya di Komisi IV kita sampaikan coba buka data. Data yang fix yang sama baik itu oleh BPS, dimiliki Kementan, data dimiliki Bulog, data yang dimiliki Bappenas badan pangan nasional, buka, satukan. Perlu enggak kita impor, katanya masih cukup. Perlu enggak kita impor. Yang penting bagi kita harga beras stabil, petaninya bisa untung. Ini semua perlu dievaluasi,” Djarot menambahkan.
Meski demikian, Djarot mengembalikan masalah tersebut kepada Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif, apakah perlu beberapa menterinya diganti, termasuk juga peluang partai yang belum masuk kabinet diajak bergabung.
“Itu hak prerogratif presiden. Kita hormati, kita hargai kita berikan kesempatan kepada Pak Jokowi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kabinet. Apakah perlu reshuffle atau tidak. Itu pun untuk kepentingan bangsa dan negara dan rakyat Indonesia,” ungkap Djarot.
Di sisi lain, Ketua DPP Partai NasDem Effendi Choirie alias Gus Choi mengatakan partainya siap menghadapi segala situasi atas keputusan Jokowi di dalam pemerintahan, termasuk bila nantinya terkena reshuffle. “Itu hak prerogatif presiden. silakan, apa maunya,” tuturnya, dikutip dari Merdeka.com (23/12).
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengaku tak khawatir atas sinyal reshuffle yang disampaikan Jokowi. Ia percaya mantan Gubernur DKI Jakarta itu bakal tetap mempertimbangkan keberadaan kader PPP di dalam pemerintahannya.
“Karena yakin bahwa Presiden akan bijak dalam mempertimbangkan representasi partai koalisi termasuk terhadap PPP yang selama ini turut mengawal dan menjaga loyalitas, serta keutuhan koalisi pemerintahan,” paparnya, dikutip Kompas.com (23/12). (BD)
