RADAR TANGSEL RATAS – Pemerintah terus berkomitmen untuk melanjutkan kebijakan hilirisasi industri sektor pertambangan dengan menghentikan ekspor bahan mentah atau raw material produk-produk pertambangan secara bertahap.

Dikutip dari Detik.com (20/2/2023), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan Indonesia akan tetap melanjutkan kebijakan larangan ekspor tambang mentah dan melakukan hilirisasi. Meskipun kebijakan ini sempat digugat di forum perdagangan dunia World Trade Organization (WTO), Jokowi menegaskan Indonesia tidak akan mundur dan membatalkan kebijakan tersebut.

“Hilirisasi industri meski tantangan tak mudah tapi harus diteruskan, kita tidak akan berhenti meski digugat, kita tidak akan berhenti sekali lagi, kita akan terus,” ungkap Jokowi dalam Pelantikan BPP Hipmi, Senin (20/2/2023).

Jokowi juga meminta pengusaha anggota Hipmi yang memiliki unit usaha pertambangan bersiap untuk melakukan hilirisasi, mulai dari komoditas bauksit, tembaga, timah, hingga emas akan ikut dilarang ekspor juga seperti komoditas nikel.

“Saya minta anggota Hipmi yang memiliki tambang, baik nikel, bauksit, tembaga, timah, emas, mulai siap-siap. Karena semuanya saya pastikan akan kita setop, setop, dan kita setop! Yang kita inginkan itu nilai tambah,” tandas Jokowi.

“Meskipun kita proses banding digugat WTO, tetap akan terus. Jangan sekali-kali kita belok dan takut. Karena nilai tambahnya besar sekali,” Jokowi menambahkan.

Menurut Jokowi, dengan hilirisasi yang saat ini dilakukan Indonesia akan membentuk ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) sendiri. Dengan membentuk ekosistem kendaraan listrik, ia yakin Indonesia bisa membuka banyak lapangan kerja.

“Kalau ini jalan itu larinya bisa ke bawah bisa ke mana mana. Karena industri supporting membantu Industri besar itu sangat jutaan. Melahirkan ekonomi kecil menengah bagi negara kita,” ungkap Jokowi. (BD)