RADAR TANGSEL RATAS – Beberapa waktu lalu, mantan Gubernur DKI Jakarta yang kini menjadi bakal calon presiden (capres) di Pemilu 2024, Anies Baswedan, menyebut ada Menko yang secara terang-terangan bicara perubahan konstitusi di hadapan publik.

Menanggapi hal tersebut, Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution mengatakan rakyat sudah tahu siapa Menko yang disinggung Anies.

“Soal siapa Menko yang dimaksud Pak Anies, tidak perlu disebut. Rakyat sudah mengetahui. Media juga saya kira cukup memiliki sumber daya merunut jejak digital informasi untuk mengungkap siapa yang dimaksud Pak Anies,” ungkap Syahrial kepada wartawan, Jumat (17/3/2023), dikutip dari Detik.com (18/3/2023)

Syahrial menegaskan bahwa partai Demokrat setuju dengan pernyataan Anies. Dia mengatakan perbuatan para pejabat publik yang secara terang-terangan ingin mengubah konstitusi tidak bisa dibiarkan.

“Manakala pihak-pihak yang berani secara terbuka mengemukakan sikap inkonstitusional di ruang publik mendapatkan proteksi, maka rakyat tidak boleh diam. Memang perlu langkah besar dari semua pihak untuk terus menyuarakan dan mengingatkan pemerintahan mana pun yang selalu mengedepankan cara-cara kekuasaan,” tutur Syahrial.

Ia menilai cara Anies Baswedan yang tidak menyebut nama Menko yang dimaksud sudah benar. Itu, kata dia, menunjukkan tingginya etika Anies Baswedan.

“Lebih baik mengingatkan rakyat bahwa orang-orang yang tidak peduli mengenai masa depan demokrasi dan memiliki pandangan inkonstitusional semakin berani mengumbar idenya di hadapan publik karena memiliki proteksi,” ujar dia.

Syahrial mengungkit proteksi terhadap Menko yang menyampaikan narasi ingin mengubah konstitusi. Dia menduga memang ada instrumen negara yang ikut melindungi Menko tersebut.

“Proteksi yang saya maksud karena posisinya ada di dalam pemerintahan dan di puncak kekuasaan. Jika orang yang sedang berkuasa dengan bebasnya melakukan hal itu, sudah pasti instrumen negara ikut melindungi. Berbeda halnya jika hal yang sama dilakukan oleh mereka yang di luar pemerintahan. Dengan mudahnya bisa saja dicap upaya makar,” ungkap Syahrial.

Sebelumnya, Anies mengungkap ada Menko secara terang-terangan bicara perubahan konstitusi. Dia tak pernah membayangkan pernyataan itu disampaikan di hadapan publik secara terbuka.

“Saya rasa kualitas demokrasi kita itu tidak menurun. Tetapi orang-orang yang tidak komit pada demokrasi sekarang lebih berani untuk mengungkapkan pikirannya,” kata Anies dalam pemaparannya di acara Dialog Kebangsaan KAHMI Jaya, Ancol, Jakarta Utara, Kamis malam (16/3).

Anies mengajak semua pihak yang komit dengan Demokrasi untuk lebih lantang menyuarakan. Dia pun menyinggung ada sosok Menko yang justru bicara ingin mengubah konstitusi.

“Kita tidak pernah membayangkan ada petinggi menyatakan ‘Mari kita ubah konstitusi’. Nggak pernah kita membayangkan. Kalau pun ada, itu pertemuan ruang-ruang tertutup bukan? Tapi di ruang terbuka mengatakan itu, nggak pernah terbayang,” tutur Anies.

“Kok ada orang yang berada dalam posisi kunci, posisi kunci nih, Menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang seberapa banyak yang mau mendukung,” Anies menambahkan.

Saat ditemui usai acara, Anies enggan menjelaskan secara eksplisit siapa Menko yang dimaksud. “Ya sudah, itu yang saya katakan,” kata Anies Baswedan, dikutip dari Tempo.co (18/3/2023).

Sementara itu, Mahfud Md meminta Anies menjelaskan menko mana yang dimaksud. Mahfud menegaskan bahwa bukan dirinya yang berkeinginan mengubah konstitusi. “Menko yang mana? Kalau saya tidak tuh. Tanya Mas Anies saja,” ujar Mahfud dikutip dari Liputan6.com (17/3/2023).

Seperti yang sudah diketahui, pada kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat ini ada empat menko yang menjabat.

Mereka yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md; Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto; dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. (BD)