RADAR TANGSEL RATAS – Lima oknum anggota Polda Jawa Tengah terbukti melakukan pelanggaran dengan menjadi calo masuk bagi calon siswa Bintara. Beruntung, lima oknum polisi tersebut hanya dikenakan hukuman demosi.
Seperti yang dilansir Suara.com (19/3/2023), kelima oknum polisi tersebut sebelumnya digiring oleh Tim Propam Mabes dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di internal Polda Jawa Tengah. Hukuman demosi yang diterima kelima oknum anggota polri tersebut kini menjadi kontroversi.
Publik memandang bahwa kelima oknum polisi nakal tersebut dihukum ringan dan tidak sesuai dengan perbuatan yang telah mereka perbuat. Hal tersebut memaksa Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo turun tangan.
Listyo Sigit geram melihat ringannya hukuman mereka sehingga langsung memberikan komando kepada Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Luthfi dan Kabid Propam Polda Jawa Tengah untuk memberikan hukuman yang lebih serius.
Hal tersebut dikarenakan kelima anggota Polda Jateng tersebut rata-rata merupakan seorang perwira, yakni dua perwira menengah dengan pangkat Komisaris Polisi (Kompol), satu perwira pertama yang berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP), dan dua pangkat Brigadir.
Kapolri menginginkan kelima oknum polisi tersebut langsung dipecat dari kepolisian dan langsung dibawa ke ranah hukum untuk menempuh proses hukuman pidana karena telah merusak citra Polri.
“Saya sudah perintahkan kepada Kapolda dan Kabid Propam berikan hukuman, kalau tidak di-PTDH, proses pidana, sehingga tidak ada lagi yang bermain-main dengan masalah ini,” kata Listyo Sigit, Sabtu (18/3/2023).
“Karena kita semua sudah serius, saya lihat teman-teman ini sudah luar biasa, tapi kalau kemudian di luar masih ada bermain-main, menembak di atas kuda, mau apa jadinya kita. Tetap persepsi selalu akan begitu,” lanjut sang Kapolri.
Bukan itu saja, Listyo Sigit juga menegaskan bahwa pihaknya tidak segan-segan memberikan sanksi untuk para calon siswa yang menyogok agar bisa mulus masuk diterima sebagai anggota Polri. Ia pun meminta agar para siswa yang membeli ‘tiket masuk’ ke Polri dicoret dari daftar seleksi.
“Baru saja terkait dengan SIP, saya dapat laporan dan aduan, mereka masuk lewat institusi tertentu bayar lagi. Terus saya suruh coret waktu itu, baru ketahuan yang bayar, karena memang kita batasi untuk pemberian kuota tahun ini, tapi ternyata dari jalur-jalur begitu juga ada, begitu kita coret baru ketahuan yang bayarnya,” tutur Listyo Sigit. (BD)
