RADAR TANGSEL RATAS – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama para ketua umum (ketum) parpol pro pemerintahan menggelar pertemuan tertutup saat di acara PAN. Ketua Dewan Penasehat PAN Hatta Rajasa juga muncul di acara tersebut.

Seperti yang dilansir Detik.com (2/4/2023, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menyinggung soal koalisi besar usai pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan lima partai politik pendukung pemerintah. Airlangga menyebut koalisi besar itu penting bagi sistem politik di Indonesia.

“Tadi dalam pertemuan dengan bapak Presiden, keberlanjutan pembangunan dan juga koalisi besar itu penting, karena Indonesia itu adalah negara besar dan tantangan ke depan juga tantangan yang beragam, baik itu climate change, kemudian juga geopolitik itu juga, kemudian politisasi identitas masih ada,” tutur Airlangga di kantor DPP PAN, Warung Buncit, Jakarta Selatan, Minggu (2/4/2023).

Airlangga mengatakan setidaknya Indonesia tidak lagi menjadi negara berkembang pada tahun 2038. Oleh karena itu, diperlukan kebersamaan untuk mewujudkan hal itu melalui koalisi besar.

“Timingnya maksimal sampai 2038, kalau 10 tahun nggak selesai, ini kita berputar-berputar di sini saja. Oleh karena itu, ini bentuk kebersamaan, kebersamaan itu koalisi besar dan koalisi besar itu mempunyai ideologi yang sama,” tandas Airlangga.

Ia juga menyebut seluruh partai pro pemerintah saat ini memiliki ideologi yang sama, sehingga koalisi dapat menjadi gerbong untuk melanjutkan program-program yang ada dengan lebih cepat.

“Dan kami ini semuanya ada di pemerintahan, baik Pak Prabowo, Pak Zulkifli Hasan, Pak Mardiono, Cak Imin itu kan DPR semua dan berada dalam gerbongnya pemerintah. Oleh karena itu, gerbong inilah yang siap melanjutkan program secara lebih cepat,” sambungnya.

Airlangga tak bicara banyak terkait wacana penggabungan KIB dan KKIR. Dia menyebut semua hal masih dalam tahap pembicaraan.

“Kita dalam pembicaraan, kalau pertemuan akan selalu ada karena tentunya partai politik, kita cair bertemu dengan ketua umum-ketua umum partai seluruhnya yang ada di pemerintah,” ujarnya.

Sebelumya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab pertanyaan apakah Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang diawaki Golkar, PAN dan PPP serta KKIR yang dipimpin Partai Gerindra dan PKB cocok jika bersatu. Jokowi menegaskan keputusan akhir ada di tangan ketua umum partai politik.

Hal itu diutarakan Jokowi usai bertemu kelima pimpinan partai dari dua koalisi tersebut dalam acara silaturahmi Ramadan PAN di DPP PAN, Jl Warung Buncit, Jakarta Selatan, Minggu (2/4/2023).

“Cocok. Saya hanya bilang cocok. Terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan ketua partai,” kata Jokowi menjawab pertanyaan kecocokan antara KIB dan KKIR untuk membentuk koalisi besar.

Jokowi menyerahkan keputusan koalisi ke masing-masing partai. Yang terpenting, lanjutnya, bisa membawa kebaikan untuk bangsa.

“Untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa, untuk rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik. (Soal nama capres) ke ketua-ketua partai,” sambungnya.

Jokowi juga menegaskan tak ikut dalam pengambilan keputusan ketum-ketum parpol siang ini. Ia menyebut pembicaraan di lantai 3 terkait komitmen keberlanjutan.

“Ya saya senang para ketua partai bisa bertemu, bisa silaturahmi dan ini atas undangan dari Ketua Pan Pak Zulkifli Hasan terhadap semua partai di pemerintah, dalam rangka membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan komitmen kebangsaan dan juga keberlanjutan pembangunan ke depan. Arahnya ke sana,” ujar dia.

“Nanti (koalisi besar) ditanyakan urusan itu kepada ketua partai atau gabungan partai yang sudah ada. Jangan ditanyakan kepada saya. Yang berbicara itu ketua-ketua partai. Saya bagian mendengarkan saja,” paparnya.

Pertemuan tersebut dihadiri Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan Plt Ketum PPP Mardiono. (BD)