RADAR TANGSEL RATAS – Saat ini, kondisi perekonomian Sri Lanka benar-benar dalam keadaan parah. Negara itu sangat membutuhkan bantuan untuk mengatasi krisis terburuknya dalam sejarah keberadaannya.
Sekolah-sekolah di negara itu ditutup karena guru dan orang tua siswa kesulitan memperoleh bahan bakar untuk membawa anak-anaknya ke ruang kelas.
Menurut Perdana Menteri Sri Lanka, upaya pemerintah untuk mengatur dana talangan dari Dana Moneter Internasional (IMF) telah terhambat oleh parahnya krisis keuangan.
Melansir Channel News Asia, Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe beberapa waktu lalu
mengatakan kepada parlemen bahwa Sri Lanka sudah menjadi negara bangkrut, dan penderitaan akut akibat krisis ekonomi itu bakal dialami hingga setidaknya akhir tahun depan.
Negara kepulauan yang berpenduduk 22 juta jiwa itu telah mengalami inflasi dan pemadaman listrik selama berbulan-bulan setelah pemerintah kehabisan mata uang asing untuk mengimpor barang-barang vital.
Wickremesinghe mengatakan negara yang pernah makmur itu akan mengalami resesi yang dalam tahun ini dan kekurangan makanan, bahan bakar, dan obat-obatan akan terus berlanjut.
Sebelumnya, pada 9 Juli 2022, berlangsung unjuk rasa besar-besaran di Sri Lanka yang menuntut pengunduran diri Presiden Gotabaya Rajapaksa dan Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe.
Para pengunjuk rasa telah menduduki Istana Presiden, kediaman resmi Perdana Menteri, dan juga menguasai Kantor Sekretariat Presiden yang terletak di Galle Face Green area yang menjadi pusat konsentrasi massa pelaku unjuk rasa. Lantas bagaimana keadaan warga negara Indonesia (WNI) di Sri Lanka saat ini?
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kolombo mencatat ada 340 WNI yang menetap di Sri Lanka. Menurut Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Judha Nugraha, semuanya WNI di Sri Lanka dalam keadaan baik dan kondisinya termonitor KBRI.
Meskipun pengunjuk rasa telah menguasai objek-objek vital di Kota Kolombo, kata Judha, situasi keamanan secara umum di kota itu dapat dikatakan masih kondusif. “Tidak ada informasi mengenai WNI yang terlibat atau terluka dalam unjuk rasa tersebut,” tutur Judha melalui keterangan tertulisnya, Senin (11/7).
Menyikapi situasi terakhir di Sri Lanka, KBRI Kolombo menyampaikan imbauan bagi WNI untuk membatasi perjalanan ke luar rumah selama berlangsungnya aksi unjuk rasa, kecuali untuk hal-hal yang esensial; menghindari kerumunan massa dan wilayah-wilayah yang menjadi konsentrasi aksi unjuk rasa.
Selanjutnya, WNI juga diimbau untuk tidak terlibat secara langsung maupun tak langsung dalam aksi unjuk rasa, serta segera menghubungi KBRI Kolombo apabila menghadapi permasalahan melalui sambungan langsung di nomor (94) 77 277 3123. (BD)
