RADAR TANGSEL RATAS – Subsidi terhadap motor listrik konversi sudah diberikan sejak 20 Maret 2023 lalu, dengan nilai potongan biaya konversi sebesar Rp 7 juta untuk setiap sepeda motor konversi.
Tapi, hingga saat ini, bila dilihat dari data Kementerian Perhubungan (Kemenhub), baru ada 22 bengkel konversi motor listrik yang bersertifikasi. Tentunya jumlah itu tergolong sangat sedikit bila dikaitkan dengan target pemerintah yang ingin jumlah motor listrik konversi mencapai angka 50.000 unit.
Seperti yang dilansir Detik.com (15/4/2023), pengamat otomotif sekaligus dosen di Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu menilai syarat untuk menjadikan suatu bengkel sebagai bengkel konversi motor listrik bersertifikat sangatlah rumit dan kompleks.
Prosedur konversi sepeda motor menjadi kendaraan listrik, kata Yannes, melibatkan berbagai kompleksitas yang harus diatasi. Pertama-tama, bengkel konversi harus bersertifikat.
“Tapi, mendapatkan sertifikasi sebagai bengkel konversi memerlukan pemenuhan beberapa persyaratan, seperti teknisi terampil, peralatan tertentu, fasilitas keselamatan, dan sertifikat formal, dan berbagai biaya administrasi serta ketidakpastian waktu yang mungkin sulit bagi bisnis kecil,” ungkap Yannes, (10/4/2023).
Bahkan Yannes melihat bukan persoalan administrasi dan birokrasinya saja yang sulit, tapi ketersediaan SDM yang masih terbatas juga membuat ketersediaan bengkel konversi motor listrik bersertifikat masih minim.
“Menemukan teknisi terlatih juga sulit, karena proses konversi belum termasuk dalam kurikulum sekolah kejuruan,” ujarnya.
Menurut Yannes, keberadaan sparepart guna menunjang kebutuhan konversi motor listrik juga masih terbilang sulit dijangkau, terlebih lagi semua komponen tersebut harus tersertifikasi.
“Selain itu, bengkel konversi juga perlu menyiapkan stok produk yang akan dikonversi, termasuk drivetrain, BMS, dan baterai, yang semuanya perlu disertifikasi. Lagi-lagi ini membutuhkan uang, dan ketidakpastian waktu,” tutur Yannes. (BD)
