RADAR TANGSEL RATAS – Tim Pengawas Pelaksanaan (Timwas) Haji DPR memberi sorotan tajam terhadap penyedia layanan haji, yang disebut masyariq. Timwas ingin melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap masyariq jemaah haji Indonesia.
“Komitmen tidak dilaksanakan dengan baik oleh masyariq. Banyak jemaah haji Indonesia yang terlunta dan tersiksa,” kata anggota Timwas Haji DPR Hamid Noor Yasin kepada wartawan di Makkah, Minggu (2/7/2023).
Menurut Hamid, biaya haji jemaah Indonesia tahun 2023/1444H sebesar Rp 98,89 juta. Biaya yang ditanggung jemaah haji sebesar Rp 49,81 juta atau 55,3% dari biaya keseluruhan. Sementara yang ditanggung BPKH Rp 40,23 juta atau 44,7%. Dan antrean calon jamaah haji tiap tahun semakin panjang.
“Jika kita daftar di tahun ini 2023 dengan setoran awal untuk mendaftar haji Rp 25 juta, maka diperkirakan akan diberangkatkan antara 11 sampai dengan 47 tahun ke depan. Kalau misalnya saya ini mendaftar sekarang di umur 54 tahun, berarti bisa jadi nanti umur 101 tahun baru bisa berangkat haji (manistata’a ilaihi sabila), diperuntukkan bagi orang-orang yang mampu. Mampu secara fisik, biaya atau harta maupun secara ruhiyah maknawiyah,” tutur Hamid.
Dengan demikian, kata Hamid, semakin panjanglah antrean daftar tunggu. Peserta haji ke depan akan semakin banyak yang berusia lanjut atau lansia. Tahun 2023 ini yang usianya di atas 65 tahun mencapai 67 ribu jemaah atau sekitar 30% dari total jemaah haji Indonesia yang jumlah kuotanya 229 ribu jemaah.
Karena itulah, kata Hamid, komitmen pemerintah terhadap pelayanan haji semakin tahun harus betul-betul ramah lansia, mulai dari embarkasi, bandara, Makkah, Madinah, juga terutama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
Hamid menjelaskan, persoalan yang terjadi, terutama di Armuzna, adalah karena banyaknya jemaah yang membludak tidak tertangani dengan baik. Tenda-tenda jemaah Indonesia di Armuzna penuh tidak bisa menampung jemaah, sehingga banyak yang di luar tenda, sementara kondisi cuaca panasnya sampai di atas 47 derajat Celsius.
Hamid melihat banyak jemaah Indonesia yang kekurangan minum, makan, kebutuhan air MCK, dan menderita macet di mana-mana, terutama di Muzdalifah.
Lebih lanjut, Hamid mengungkit tragedi Muzdalifah, yaitu momen jemaah menumpuk tidak bisa diangkut selama 10 jam lebih dalam kondisi panas di atas 35 derajat Celsius sehingga banyak yang dehidrasi dan ada yang pingsan.
“Pelaksanaan ibadah haji ini harus betul-betul kita evaluasi secara menyeluruh di seluruh lini kepada tim pelayanan haji dari Arab Saudi (masyariq) yang saat ini tidak memenuhi komitmen memberi layanan yang baik selama di Armuzna, akibatnya banyak jemaah haji Indonesia yang terlunta-lunta dan tersiksa,” ungkap politikus PKS itu.
Hamid juga menuturkan bahwa penambahan kuota haji ke Arab Saudi memang harus terus diperjuangkan untuk mengurangi lamanya antrean. Meski demikia, ia mengingatkan bahwa penambahan kuota harus juga dibarengi penambahan fasilitas.
“Agar peristiwa penumpukan jemaah, kekurangan tempat tenda, kekurangan makan, kekurangan minum, kekurangan air MCK, antrean yg panjang di mana-mana, penumpukan jemaah karena masalah transportasi, tidak bisa mengevakuasi jemaah dan masalah-masalah di mana-mana tidak terulang lagi untuk haji yang akan datang,” ujarnya. (ARH)
