RADAR TANGSEL RATAS – Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Khofifah Indar Parawansa menegaskan organisasinya tidak akan terafiliasi dengan partai apapun di Pemilu 2024 mendatang. Menurutnya, Muslimat NU hanya membangun politik kebangsaan yang berorientasi pada penegakan konsensus bangsa.

“Jadi muslimat ini politiknya kebangsaan, tidak terafiliasi ke salah satu partai,” kata Kofifah kepada wartawan usai menghadiri pelantikan dan rakerwil Muslimat NU Aceh, di Gedung Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Sabtu (8/7).

Meski demikian, kata Gubernur Jawa Timur ini, secara personal mereka bisa mengekspresikan dengan cara membangun demokrasi politik yang substantif. “Mereka boleh mengekspresikan (pilihan) mereka sebagai warga bangsa membangun demokrasi politik secara substantif dan kualitatif,” ujarnya.

Khofifah juga menyebutkan bahwa, muslimat yang ada bisa menjadi peran penguatan NU khususnya Provinsi Aceh. Bahkan, seluruh jajaran umat NU secara kualitas perempuan itu memiliki keunggulan bersaing yang baik.

“Tiap diri perempuan punya keunggulan kompetitif dan keunggulan. Nah, mari dieksplor keunggulan-keunggulan kompetitif itu, mungkin ada yang tidak menyadari bahwa mereka pada dasarnya mempunyai kemampuan itu,” ujar Khofifah.

Seperti diketahui bersama, Muslimat NU merupakan salah satu dari empat organisasi perempuan yang ada di NU. Organisasi pertama adalah IPPNU atau Ikatan Pelajar Putri NU yang kebanyakan anggotanya adalah para pelajar sekolah menengah pertama (SMP) dan SMA. Kemudian organisasi yang kedua adalag KOPRI atau Korp Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri.

Lalu yang ketiga adalah Fatayat NU yang anggotanya merupakan perempuan NU pasca-mahasiswa dan kebanyakan dari mereka belum berusia 40 tahun, sementara Muslimat NU berisikan perempuan yang usianya di atas 40 tahun.

Khofifah sendiri termasuk tokoh yang masuk dalam survei internal PDIP jelang Pilpres 2024. Tapi ia enggan mengomentari soal namanya dimasukkan dalam survei tersebut dan dikaitkan dengan bacawapres pendamping Ganjar Pranowo sebagai capres dari PDIP. (ARH)