Dinilai Tidak Berguna, Program Hunian DP Rp 0 Bakal Diubah Jadi Hunian Terjangkau!

Dalam Program rumah DP Rp 0, syarat warga DKI diperuntukan untuk masyarakat menengah ke bawah, sedangkan hunian milik terjangkau yang nantinya menggantikan DP Rp 0 diperuntukkan bagi masyarakat yang satu level lebih mampu. (foto: istimewa)

RADAR TANGSEL RATAS – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerima kritik dari anggota Dewan PSI dalam rapat agar program rumah DP Rp 0 ditinjau ulang karena tidak berguna.

Sebelumnya, anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Fraksi PSI, August Hamonangan, mewanti-wanti agar Pemprov DKI jangan buang-buang uang rakyat melalui program rumah DP 0.

“Jangan buang-buang uang rakyat. Kalau sudah masa DP Rp 0 tidak ada hasilnya, sudahlah dicoret saja,” kata August dalam rapat kerja di Komisi D DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (11/7/2023).

Pemprov DKI ternyata bakal mengevaluasi program peninggalan era Gubernur Anies Baswedan itu.

Menurut Pelaksanaan Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Retno Sulistiyaningrum, pihaknya akan mengevaluasi kembali soal hunian Dp Rp 0. Ia menjelaskan nantinya hunian Dp Rp 0 akan diubah menjadi hunian milik terjangkau.

“Kita evaluasi lagi nanti lah ya semua, tapi program hunian terjangkau tidak terbebani APBD. Bayangkan dari setiap rusunawa yang disubsidi yang memang sudah tidak layak, kalau nggak ada solusi gimana? Ya ini solusinya hunian milik terjangkau,” tutur Retno dalam rapat kerja di Komisi D DPRD DKI, Selasa (11/7/2023).

BACA JUGA :  Kemenperin: Merek Mobil Eropa Bakal Bangun Pabrik di Indonesia, Mulai Produksi Tahun 2024

Selain itu, Retno juga sempat buka suara soal masukan salah satu Anggota DPRD mengenai pengalihan hunian DP Rp 0 menjadi Rusunawa. Ia menuturkan rusunawa diperuntukan untuk masyarakat menengah ke bawah, sedangkan hunian milik terjangkau yang nantinya menggantikan DP Rp 0 diperuntukan bagi masyarakat yang satu level lebih mampu.

“Hunian terjangkau justru alternatif ketika warga kan, sudah saya sampaikan kalau rusunawa perlu ada pembatasan karena ini rumah bersubsidi. Jadi sebenernya rusunawa inkubasi. Kita harap ketika sudah mampu, mandiri, dia akan jadi punya rusun milik. Ini kita tawarkan, kita punya hunian milik terjangkau,” tuturnya.

Sebelumnya, dalam rapat ini, anggota DPRD DKI dari PSI August Hamonangan menyebut Pemprov DKI menghapus program hunian DP Rp 0 karena dinilai tidak berguna. (ARH)

Latest

Soal Politik! Bamsoet Tegaskan Pentingnya Reformasi Internal Partai

RATAS – Anggota DPR RI Bambang Soesatyo sekaligus dosen tetap Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan pembenahan internal partai politik...

Israel Deportasi Empat Aktivis Global Sumud Flotilla

RATAS – Israel mendeportasi empat aktivis asal Italia yang sebelumnya ditahan saat mengikuti armada bantuan menuju Gaza. Empat aktivis tersebut tergabung di 470 orang yang ditangkap ketika...

Didik Haryadi Desak Subsidi Listrik Tepat Sasaran, Jangan Dinikmati Kelompok Mampu

RATAS - Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi menegaskan bahwa subsidi energi, khususnya subsidi listrik yang disalurkan melalui PLN, harus diberikan hanya kepada masyarakat yang benar-benar...

Komisi XIII DPR Soroti Dugaan Pelanggaran HAM Berat di Konsesi PT Toba Pulp Lestari

RATAS - Anggota Komisi XIII DPR RI, Muslim Ayub, menegaskan bahwa insiden kekerasan yang terjadi pada 22 September 2025 di kawasan konsesi PT Toba Pulp Lestari (TPL), Kabupaten Toba, Sumatera Utara,...

Ketua Pusbakum Satria Advokasi Wicaksana DKI Jakarta Dukung Asta Cita Presiden Prabowo 

RATAS - Pusat Bantuan Hukum (Pusbakum) Satria Advokasi Wicaksana Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) DKI Jakarta mendukung progam Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait swasembada...
3984931246225911134
CMS-Critic-Banner-300x600