RADAR TANGSEL RATAS – Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani mengajak masyarakat cermat memilih pemimpin saat menghadapi Pilpres 2024. Muzani juga mengimbau jangan sampai perbedaan pilihan menyebabkan masyarakat terpecah.
Muzani menyampaikan hal tersebut saat menggelar sosialisasi empat pilar kebangsaan di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Al Irsyadi, Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Senin (31/7/2023).
Menurut Muzani, pemahaman terhadap pilar-pilar kebangsaan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika sangatlah penting. Muzani menyatakan empat pilar kebangsaan itu penting untuk terus disosialisasikan sebagai pondasi dasar dalam berbangsa dan bernegara.
“Itu adalah 4 pilar bernegara, penyangga kita bernegara. Namanya 4 pilar harus menjadi satu kesatuan. Tugas MPR selain melantik presiden adalah memastikan bahwa proses bernegara kita sesuai dengan ideologi negara kita salah satunya melalui 4 pilar ini,” kata Muzani di depan para mahasiswa.
Muzani lalu mengajak para mahasiswa dan anak-anak muda lainnya untuk cermat dalam memilih calon pemimpin menjelang Pemilu 2024. Dia menyebut program-program pemerintah yang akan dijalankan merupakan janji-janji selama masa kampanye berjalan.
“Dulu sebelum diamandemen, MPR yang memilih presiden dan menyusun program kerja pemerintah melalui GBHN. Tapi sekarang setelah diamandemen program kerja pemerintah dibentuk melalui apa-apa saja yang dikampanyekan lewat janji-janjinya calon presiden. Itu sebabnya penting bagi rakyat Indonesia termasuk adik-adik untuk cermat dalam memilih pemimpin,” papar Muzani.
Ia lalu mengingatkan, jangan sampai salah memilih pemimpin, karena hal itu akan berimplikasi pada program kerja yang dijalankan oleh pemerintah yang berkuasa nantinya. “Jadi siapa nanti yang akan terpilih maka itu yang akan jadi program kerja pemerintah. Termasuk soal IKN itu bergantung dari masing-masing calon presiden,” Muzani menambahkan.
Selain itu, Muzani juga membicarakan komitmen pemerintah dalam menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Menurut Muzani, siapa pun pemimpin yang akan datang harus betul-betul menjalankan amanat UUD tersebut.
“Tanah di Kaltim ini bisa dikatakan adalah salah satu provinsi terkaya di Indonesia. Di bawah kita berpijak sekarang ini ada minyak. Di bawah minyak dan di atas ada minyak, yaitu sawit yang juga menghasilkan minyak. Dan juga banyak sekali kekayaan mineralnya. Tapi kita masih menemukan banyak masalah seperti pendidikan, kemiskinan, kesejahteraan, kesenjangan, dan stunting,” ungkap Muzani.
Oleh karena itu, Muzani lalu mengajak semua yang hadir memilih pemimpin di 2024 yang tepat. “2024 nanti kita harus mencari pemimpin yang bisa menciptakan apa yang menjadi amanat dari Pasal 33 ini. Itu semua demi terciptanya keadilan dan kemakmuran,” tuturnya.
Proses pemilu, kata Muzani, menjadi penting karena akan menentukan arah pembangunan bangsa kita ke depan. “Jangan sampai di usia 100 tahun Indonesia merdeka masih ada stunting. Kita berharap itu tidak ada,” ujarnya lagi.
Lebih lanjut, Muzani juga menuturkan perbedaan pilihan politik jangan sampai menjadi sumbu-sumbu perpecahan. Sebab, kata dia, perbedaan adalah hal yang wajar dari iklim demokrasi yang sudah dijalankan sejak reformasi.
“Meskipun kita beda pilihan jangan sampai kita terpecah. Itu sebabnya 14 Februari 2024 kita boleh beda tapi selalu bawa pesan persatuan. Saya jauh-jauh dari Jakarta membawa salam persatuan. Dan Kaltim akan jadi halaman depan republik Indonesia saat IKN sudah terbentuk,” tuturnya. (ARH)
