Mubes Bamus Betawi Tandingan akan Digelar karena yang di TMII, Penyelenggaraannya Mengandung Unsur Manipulatif dan tidak Transparan

0
274

 

RADAR TANGSEL RATAS – Musyawarah Besar (Mubes) Badan Musyawarah (Bamus) Betawi tandingan akan digelar awal September 2023 untuk membentuk kepengurusan sendiri. Hal ini dilakukan karena Mubes Bamus Betawi VIII yang digelar di Padepokan Pencak Silat TMII, Jakarta Timur, Rabu, 30 Agustus 2023, penyelenggaraannya mengandung unsur manipulatif.

Selain itu, mubes di TMII juga tidak transparan. Demikian diungkapkan Sekretaris Majelis Adat Bamus Betawi, Biem Triani Benyamin.

Bersama dua tokoh Betawi lainnya yaitu M. Rifky (Eki Pitung) dan Toto Sudiarto, Biem beserta ormas-ormas betawi pun berkumpul pada Rabu siang, 30 Agustus 2023, di Kantor Bamus Betawi, Lantai 9, Bank DKI, Jl. Suryopranoto, No. 6, RT 02/RW 08, Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Mereka menyatukan kekuatan dan tengah membentuk tim kecil untuk persiapan pelaksanaan Mubes Bamus Betawi tandingan.

Ditemui di sela-sela pembentukan tim kecil, Biem menegaskan, ia, Toto, Eki dan semua ormas yang bergabung dengannya menolak Mubes Bamus Betawi VIII di TMII. Mengapa?

Hal itu, ucapnya, dikarenakan penyelenggaraan Mubes Bamus Betawi VIII di TMII mengandung unsur manipulatif dan tidak transparan sejak pembentukan organizing committee (OC) dan steering committee (SC)-nya. Serta, kata Biem, keputusan-keputusan penyelenggaranya juga tidak terbuka.

Putra tokoh legendaris Betawi, Benyamin Sueb itu pun menilai, syarat mencalonkan diri menjadi ketua umum harus mendapat dukungan 30 persen dari ormas betawi dan memberikan infak Rp100 juta tidak disosialisasikan lebih dahulu. “Sampai pendaftaran calon ditutup pada Senin, 28 Agustus 2023, pukul 24:00 WIB, nama-nama ormas yang mengikuti mubes di TMII juga belum ditandatangani ketua umum. Dan, itu baru ditandatangani besoknya atau Selasa, 29 Agustus 2023 setelah pendaftaran ditutup. Jadi, soal ormas peserta mubes, mereka juga tidak transparan,” cetus Biem.

Di samping itu, mantan senator DKI Jakarta tersebut mengatakan, dalam draft perubahan AD/ART, majelis adat tidak didudukkan pada posisi yang tertinggi sehingga ketua umum terlebih dahulu dipilih. “Setelah itu, baru majelis adat. Itu bukan organisasi yang kita inginkan. Karena, yang kita mau majelis adat di atas, sementara ketua umum dan badan pengurus harian (BPH) merupakan pelaksananya,” pinta Biem.

BACA JUGA :  Wow, FSTI ISTN Gelar Pelatihan Gratis "Augmented Reality" untuk Seribu Pelajar se-Jabodetabek

Gelar Mubes Tandingan

Untuk itu, ia, Toto, Eki dan ormas-ormas betawi lainnya sepakat akan menggelar Mubes Bamus Betawi tandingan. Untuk diketahui, Biem, Toto dan Eki adalah tiga bakal calon ketua umum Bamus Betawi yang “dizalimi” oleh panitia penyelenggara mubes di TMII.

“Hari ini, kita rapat untuk membentuk tim kecil. Pelaksanaan mubes-nya setelah tanggal 2 September 2023. Karena, pada hari itu, kan, kepengurusan Bamus Betawi periode 2018-2023 berakhir. Dan, semua pengurus demisioner. Jadi, setelah tanggal itu kepengurusan diambil alih oleh ormas. Tim ini akan langsung bekerja untuk menyelenggarakan mubes,” tandas Biem.

Pria yang pernah menjabat sebagai ketua Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB) itu pun membantah, dirinya menolak pelaksanaan mubes VIII di TMII karena tidak mampu memenuhi syarat mendapatkan dukungan sebanyak 30 persen dari ormas pemilik suara. “Ormas yang mendukung saya ada 37. Itu lebih dari persyaratan 30 persen. Jumlah ormas yang bergabung di sini yang akan menyelenggarakan mubes setelah 2 September 2023 itu ada 50 ormas betawi,” paparnya.

Saat ditanya, apakah organisasi yang akan terbentuk setelah mubes versinya nanti akan bernama Bamus Betawi juga? Biem pun mengiyakan.

“Kalau mereka keberatan, ya, kita adu di Kemenkumham,” ujarnya.

Sebelumnya, ketiga tokoh Betawi: Biem, Eki dan Toto Sudiarto serta pimpinan ormas betawi membuat pernyataan sikap bersama menolak Mubes VIII Bamus Betawi manipulatif. Isi pernyataan sikap tersebut adalah sebagai berikut.

1. Kami para tokoh dan pimpinan ormas anggota Bamus Betawi setelah memperhatikan dengan seksama rangkaian kegiatan proses penyelenggaraan Mubes VIII Bamus Betawi Tahun 2023, kami menemukan secara kasat mata bukti-bukti kecurangan yang meliputi yaitu.

1). Sebagian besar panitia penyelenggara Mubes VIII Bamus Betawi merupakan dan berperan sebagai tim sukses dari Bang Riano P. Ahmad.

2). Melalui panitia pendaftaran calon ketua umum Bamus Betawi Periode 2023 – 2028 telah dikeluarkan ketentuan yang jelas-jelas telah mengabaikan kedudukan mubes VIII sebagai forum tertinggi kedaulatan anggota Bamus Betawi serta sangat membatasi jumlah tokoh yang dapat ikut dalam kontestasi calon ketua umum Bamus Betawi yang demokratis, jujur dan adil.

BACA JUGA :  Lebih dari Satu Pekan Warga Rusunawa Marunda Kesulitan Air Bersih, PKB Minta Pemprov DKI Tanggung Jawab

3). Melalui draft sejumlah rancangan ketetapan mubes VIII yang disiapkan panitia pengarah terbukti bahwa struktur organisasi Bamus Betawi akan menjadi sangat gemuk sehingga berpotensi menjadi tidak efisien dan tidak efektif serta melecehkan kedudukan majelis adat Bamus Betawi yang sangat terhormat karena ditempatkan pada posisi sebagai lembaga produk dari tim formatur yang diketuai oleh ketua terpilih.

4). Selama masa kepemimpinan Bang Riano P. Ahmad (ketua umum antar-waktu) telah terjadi degradasi eksistensi Bamus Betawi dikarenakan:
a. Secara aktif terlibat dalam proses terbentuknya Majelis Kaum Betawi (MKB) yang hal tersebut telah memposisikan organisasi Bamus Betawi menjadi bawahan dalam struktur MKB.

b. Ironisnya, pada saat Babe H. Nuri ketua majelis adat Bamus Betawi (MABB) meminta 8 (delapan) personal yang duduk komposisi wali amanah MKB untuk secara tertulis memilih apakah akan tetap bertahan sebagai dewan pengurus Bamus Betawi atau menjadi pengurus wali amanah MKB, ternyata secara terang-benderang, mereka semua mengabaikan permintaan ketua majelis adat Bamus Betawi.

c. Rekening organisasi Bamus Betawi dan rekening Bang H. Syarif Hidayatullah (sekretaris jenderal) serta rekening Bang H. Djuli Zulkanain (bendahara umum) diblokir oleh PPATK, yang tentu saja hal tersebut sangat berpengaruh pada aktivitas dan sistem keuangan organisasi.

d. Telah terjadi penyalahgunaan wewenang khususnya berkaitan transparansi penunjukan organisasi pelaksana pengelolaan perkampungan betawi di Area Jakarta Fair Kemayoran Tahun 2023 serta tidak adanya pertanggung jawaban secara profesional berkaitan dengan nilai profit yang diperoleh serta berapa besar pemasukan yang menjadi hak keuangan organisasi Bamus Betawi beserta anggotanya.

e. Terindikasi kuat telah terjadi penyimpangan alih fungsi serta penyelewengan/pengelapan keuangan organisasi berkaitan dengan pengelolaan aset Bamus Betawi “Betawi Store”, masalah tersebut oleh Koalisi Ormas Penyelamat Aset Bamus Betawi telah ditindaklanjuti dengan memberi kuasa kepada pengacara untuk diproses secara hukum.

BACA JUGA :  Terus Dikembangkan Hingga 2025, Stasiun Manggarai Bakal Jadi Pusat Integrasi Antarmoda

5). Khusus berkaitan dengan poin angka 4, maka sesungguhnya adalah sesuatu yang sangat tidak pantas Bang Riano P Ahmad untuk menjadi calon ketua umum Bamus Betawi Periode 2023 – 2028.

6). Oleh karena itu, berkaitan dengan hal-hal sebagai diuraikan di atas, maka bersama ini kami tegas dan jelas menyatakan MENOLAK PENYELENGGARAN MUBES VIII BAMUS BETAWI MANIPULATIF serta meminta kepada para pembina Bamus Betawi yang terdiri dari:
a. Pj. Gubernur DKI beserta jajarannya
b. Panglima Kodam V Jaya
c. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya
d. Kepala Kejaksaan Tinggi Jakarta

Untuk tidak merestui atau pun memfasilitasi penyelenggaraan MUBES VIII BAMUS BETAWI MANIPULATIF. Sebagai laporan Pernyatan sikap ini disampaikan kepada:
1. Ketua majelis adat Bamus Betawi.
2. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Jakarta, 29 Agustus 2023
Kami para tokoh dan pimpinan ormas anggota Bamus Betawi:
H. Biem T. Benyamin, M. Rifky, H. Toto Sudiarto serta ormas-ormas anggota Bamus Betawi.

Sementara itu, Ketua Pendaftaran Mubes Bamus Betawi VIII, Tahyudin Aditya saat dikonfirmasi hal tersebut mengatakan, hal itu selebaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. “Itu, kan, selebaran liar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Itu perbuatan orang-orang iseng yang ingin menciptakan mubes gagal dan tercipta opini yang merusak bamus. Jadi, saya abaikan,” bantahnya via pesan WhatsApp (WA).

Ketika ditanya soal penolakan Riano sebagai calon ketua umum karena diduga terjadi penyalahgunaan wewenang seperti pernyataan di poin 4 dan alasan lain teramsuk wasit mubes adalah tim sukses Riano, Tahyudin membantah. “Menolak atau tidak itu hak mereka untuk pon 4 dan seterusnya. Seharusnya, disampaikan dalam pandangan umum dan mengenai hubungan bamus dengan MKB sertai mengenai organisasi bisa dibahas dalam mubes. Mereka adalah orang yang ingin merusak Bamus Betawi. Kalau mereka cinta dan sayang seharusnya disampaikan dalam mubes,” kilahnya. (AGS)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini