RATAS – Kepala Desa Kohod, Arsin bin Sanip, tidak memenuhi panggilan Bareskrim Polri dan mengabaikan permintaan Kejaksaan Agung dalam pengusutan kasus pagar laut di Tangerang, Banten.

Kasus ini tengah diselidiki oleh dua institusi penegak hukum. Kejaksaan Agung fokus pada dugaan korupsi dalam penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di area pagar laut Tangerang, sementara Bareskrim Polri mengusut dugaan pemalsuan dokumen terkait sertifikat tersebut.

Kepala Desa Kohod, Arsin bin Sanip, diketahui tidak menghadiri panggilan klarifikasi dari Bareskrim Polri terkait dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang.

“Kami sudah memanggil (untuk klarifikasi), tapi belum hadir,” ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, di Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2025).

Pada tahap penyelidikan, undangan tersebut bersifat sukarela. Namun, setelah kasus ini naik ke tahap penyidikan, Arsin diwajibkan hadir dan memberikan keterangan.

“Dalam proses penyidikan, pemanggilan wajib dihadiri. Ada konsekuensi hukum jika mangkir,” tegas Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, Jumat (7/2/2025).

Bareskrim Polri telah memeriksa lima saksi, termasuk pejabat dari Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Bappeda Kabupaten Tangerang. Sebanyak 25 saksi tambahan, termasuk Arsin, dijadwalkan untuk diperiksa.

Selain mangkir dari Bareskrim, Arsin juga tidak mengindahkan permintaan Kejaksaan Agung untuk melengkapi dokumen berupa buku Letter C terkait kepemilikan tanah di lokasi pagar laut.

“Belum ada dokumen yang diserahkan oleh Arsin,” kata Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, Minggu (9/2/2025). Kejagung akan terus memantau perkembangan kasus ini.

Di tengah penyidikan, beredar kabar bahwa Arsin menghilang. Namun, seorang pekerja rumah tangganya, Edi, membantah hal ini dan menyatakan bahwa Arsin masih sering berada di rumah.

Sementara itu, warga yang tergabung dalam Aliansi Tangerang Berdaulat menuntut agar Arsin kooperatif dalam proses hukum. Selain itu, Arsin dilaporkan ke inspektorat Pemerintah Daerah atas dugaan pemerasan warga terkait pengurusan surat tanah.

“Arsin mematok harga tinggi untuk pengurusan surat tanah, bahkan untuk SPPT saja bisa mencapai puluhan juta rupiah,” ujar Tim Advokasi Warga Kohod, Henri Kusuma.

Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Ahmad Riza Patria, menyatakan bahwa pihaknya akan menindak tegas kepala desa yang terlibat dalam kasus hukum.

“Jika terbukti bersalah, kepala desa yang terlibat akan mendapatkan sanksi sesuai aturan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Hingga saat ini, belum ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini, namun proses penyidikan terus berjalan dengan pengumpulan bukti dan keterangan saksi. (HDS)