RADAR TANGSEL RATAS – Beberapa hari setelah pasangan Prabowo-Gibran menang suara berdasarkan quick count, PDI Perjuangan memberikan kode akan menjadi partai posisi. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto angkat suara perihal kans pihaknya menjadi oposisi di periode 2024-2029.

Menurut Hasto, PDI sudah sangat berpengalaman menjadi partai oposisi. Meski demikian, Hasto memastikan PDI akan mendukung kebijakan pemerintah yang pro rakyat. Jika tidak pro rakyat, maka mereka akan menyampaikan sikapnya. “Ketika ada yang berbeda misalnya, impor beras yang merugikan kepentingan petani, nah di situ menyampaikan suatu sikapnya,” tutur Hasto.

Sayangnya, hingga saat ini PDIP belum menentukan sikapnya. Karena partai berlambang banteng itu masih mencermati hasil rekapitulasi suara resmi dari KPU. “Nantinya akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait dengan penetapan pasangan calon terpilih,” ujar Hasto.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari mengemukakan bahwa posisi ideal PDI Perjuangan memang menjadi oposisi di pemerintahan mendatang. Ia melihat peranan sebagai oposisi itu sangat ideal bagi PDI Perjuangan.

“Komposisinya sudah sangat-sangat ideal. Presiden dari Gerindra, kemudian pemenang legislatif itu kemungkinan PDI Perjuangan, walaupun masih menunggu penghitungan kursi karena selisih PDI dan Golkar tidak terlalu jauh,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (16/2/2024).

Qodari yakin, dengan konstelasi politik seperti itu maka kontrol politik atas pemerintah akan semakin kuat. “Jadi, dalam divided government kontrol politik berpotensi menjadi lebih kuat karena pemenang eksekutif dan legislatif itu berbeda,” tuturnya.

Ia menambahkan, terlebih jika PDI Perjuangan yang menjadi ketua DPR lagi, diperkirakan akan sepenuhnya menjadi oposisi. Hal itu, kata Qodari, tercermin dari sikap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang kecenderungannya tidak akan berkompromi dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. (ARH)