Cegah Tragedi Serupa, Waka DPR Cucun Desak Negara Awasi Konstruksi Pesantren

Jumat, 03 Oktober 2025, Pukul 20:13 WIB

RATAS – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan bahwa negara harus hadir secara aktif dalam mengawasi pembangunan pesantren, khususnya dari aspek konstruksi bangunan, guna mencegah terulangnya musibah serupa seperti yang terjadi di Jawa Timur. Hal itu disampaikan Cucun di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Menurutnya, pemerintah daerah dan BPBD memang telah bergerak cepat menangani kondisi darurat pascakejadian. Namun, Cucun menilai mitigasi jangka panjang juga harus mendapat perhatian serius, termasuk dukungan pemulihan psikologis bagi para santri yang terdampak.

“Penguatan trauma juga penting untuk santri-santri yang mengalami musibah itu,” ujar Politisi Fraksi PKB tersebut.

Cucun menekankan bahwa pesantren merupakan mitra strategis negara dalam mencerdaskan bangsa. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya ikut terlibat dalam supervisi pembangunan fasilitas pendidikan tersebut.

“Selama ini pemerintah hadir tidak dalam mensupervisi tata cara membangun? Kita kan punya Kementerian PU yang mengurusi konstruksi,” tegasnya.

Ia mengungkapkan bahwa beban biaya konsultan sering kali memberatkan pihak pesantren. Maka dari itu, negara perlu turun tangan sejak tahap pengajuan izin agar standar konstruksi tetap terjaga.

BACA JUGA :  Loyalis Prabowo di Senayan Ungkap, Anggaran KKP Rp13 Triliun, Nelayan Kecil harus Jadi Prioritas Utama dan Diberi Perhatian Khusus

“Tanpa diminta pun sebenarnya negara sudah seharusnya hadir. Sekarang tinggal bagaimana negara membantu membimbing tata cara membangun pesantren yang selama ini belum pernah ada panduannya,” lanjutnya.

Cucun juga mendorong pelibatan langsung para ahli teknik sipil untuk melakukan audit dan supervisi terhadap ribuan pesantren di seluruh Indonesia.

“Pesantren jumlahnya hampir 30 ribu lebih. Bangunan yang di atas dua lantai itu apakah kondisinya sudah layak? Kalau belum, perlu ada perbaikan dan pendampingan yang dilakukan oleh para ahli sipil,” pungkasnya.

Latest

Didik Haryadi Desak Subsidi Listrik Tepat Sasaran, Jangan Dinikmati Kelompok Mampu

RATAS - Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi menegaskan bahwa subsidi energi, khususnya subsidi listrik yang disalurkan melalui PLN, harus diberikan hanya kepada masyarakat yang benar-benar...

Komisi XIII DPR Soroti Dugaan Pelanggaran HAM Berat di Konsesi PT Toba Pulp Lestari

RATAS - Anggota Komisi XIII DPR RI, Muslim Ayub, menegaskan bahwa insiden kekerasan yang terjadi pada 22 September 2025 di kawasan konsesi PT Toba Pulp Lestari (TPL), Kabupaten Toba, Sumatera Utara,...

DPR Buka Suara Soal Cemaran Cesium 137 di Cikande, Ini Penjelasannya

RATAS — Ketua DPR RI Puan Maharani buka suara terkait cemaran Cesium 137 di Kawasan Industri Modern Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Puan menegaskan DPR melalui alat kelengkapan dewan...

Cegah Tragedi Serupa, Waka DPR Cucun Desak Negara Awasi Konstruksi Pesantren

RATAS - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan bahwa negara harus hadir secara aktif dalam mengawasi pembangunan pesantren, khususnya dari aspek konstruksi bangunan, guna mencegah...

BK DPR RI Dorong Perspektif Sejarah Jadi Fondasi Kebijakan Publik

JAKARTA RAYA - Badan Keahlian (BK) DPR RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “History for the Future: How to Integrate History Perspective to Forward Looking Policy Analysis – Case...
3984931246225911134
CMS-Critic-Banner-300x600