RADAR TANGSEL RATAS – Baru-baru ini beredar kabar bahwa kapal dagang milik Israel akan berlabuh di Indonesia. Informasi yang menghebohkan itu berasal dari seorang pegiat media sosial Erlangga Greschinov, di akun Instagramnya @greschinov.

Erlangga melayangkan surat terbuka kepada Menteri Perhubungan Budi karya Sumadi. Menurut Erlangga, kapal-kapal milik raksasa pelayaran Israel, ZIM Marine, akan berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung Mas, dan Belawan.

Sebagai informasi, ZIM Trade merupakan penyedia jasa logistik perdagangan milik Israel. Dalam penelusuran di situsnya, ZIM mencantumkan layanan pelayaran ke Indonesia tapi dengan nama Indonesia Express yang diberi kode CTI dan Indonesia Thailand Express yang diberi kode ITS.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melalui Juru Bicara (Jubir) Lalu Muhamad Iqbal buka suara terkait isu kapal di atas. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini tidak pernah ada kapal berbendera Israel yang masuk ke wilayah Indonesia.

“Tapi bahwa kalau pemilik kapal orang Israel, kami tidak tahu. Karena rezim yang kami anut adalah rezim bendera. Jadi kami lihat benderanya,” ungkap Lalu saat ditemui di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/1/2024).

Lalu juga menjelaskan bahwa sangat sulit baginya untuk mendeteksi siapa pemilik kapal tersebut. “Tapi yang jelas tidak pernah ada kapal berbendera Israel yang berlabuh atau masuk ke Indonesia. Kita akan konsisten dengan posisi itu ke depannya,” tuturnya.

Tapi menurut sang Jubir Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati, pihaknya telah menindaklanjuti persoalan tersebut. Tim dari Kemenhub juga susah melakukan pengecekan atas informasi yang disampaikan.

“Perlu kami sampaikan bahwa Kemenhub tidak pernah memberikan izin kepada kapal kapal dagang berbendera Israel untuk berlabuh di pelabuhan Indonesia,” tutur Adita kepada wartawan (3/1/2024).

Adita juga menegaskan bahwa sejak konflik Israel-Palestina memanas sejak beberapa waktu lalu, tidak ada kapal dagang berbendera Israel ataupun berbendera selain Israel yang melayari Indonesia. “Selanjutnya Kemenhub akan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait untuk terus memantau hal ini,” tutur Adita. (ARH)