RATASTV — Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mendesak pemerintah bersikap tegas terhadap rencana keikutsertaan atlet Israel dalam ajang World Artistic Gymnastics Championships 2025 yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada Oktober ini.

Menurutnya, olahraga tidak sekadar kompetisi, melainkan juga arena diplomasi dan promosi negara. Karena itu, ia menegaskan bahwa pelaku genosida seperti Israel tidak pantas diberi ruang untuk tampil di Indonesia, apalagi di tengah penderitaan rakyat Palestina di Gaza.

“Pemerintah harus menunjukkan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, berpihak pada kemanusiaan, dan sesuai amanat konstitusi. Jangan sampai kita kebobolan lagi soal keikutsertaan Israel dalam ajang olahraga internasional,” tegas Sukamta dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Politisi Fraksi PKS itu menilai, izin bagi atlet Israel untuk bertanding di Tanah Air tidak hanya berpotensi menimbulkan polemik publik, tetapi juga mencederai amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan.

Sukamta menegaskan, sejak awal kemerdekaan Indonesia konsisten menolak penjajahan dan mendukung kemerdekaan Palestina. Hal itu tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa “penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”

Ia juga mengingatkan sejumlah preseden sejarah: pada 1958, Indonesia memilih mundur dari babak kualifikasi Piala Dunia agar tidak bertanding melawan Israel; pada Asian Games 1962, Indonesia menolak memberikan visa kepada delegasi Israel dan Taiwan (ROC) meski menimbulkan ketegangan internasional.
Konsistensi itu berulang pada Maret 2023, ketika FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 setelah muncul penolakan terhadap kehadiran tim nasional Israel.

“Dari dulu sampai sekarang, posisi Indonesia jelas: menolak penjajahan dan mendukung kemerdekaan Palestina. Karena itu, pemerintah harus hati-hati agar jangan sampai sikap lunak terhadap Israel dianggap sebagai perubahan arah moral bangsa,” tegasnya.

Sukamta menyoroti kondisi kemanusiaan di Gaza yang kian memburuk. Berdasarkan laporan UN OCHA dan Kementerian Kesehatan Gaza, hingga 1 Oktober 2025 sedikitnya 66.148 warga Palestina tewas sejak agresi militer Israel pada Oktober 2023 — sebagian besar perempuan dan anak-anak.

“Dalam situasi genosida seperti ini, sangat tidak pantas jika Indonesia menggelar kompetisi yang mengikutsertakan atlet Israel. Dunia bisa menilai kita tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat Palestina,” ujarnya.

Karena itu, ia menekankan agar pemerintah tidak memberikan perlakuan istimewa kepada Israel dalam bentuk apa pun — baik visa, penggunaan simbol negara, maupun fasilitas keamanan. Menurutnya, prinsip moral dan konstitusi harus ditempatkan di atas pertimbangan teknis penyelenggaraan.

“Jangan sampai Israel lagi-lagi menjadi ‘anak emas’ yang diberi kelonggaran. Pemerintah tidak boleh mengorbankan prinsip demi tekanan internasional atau alasan teknis,” tandasnya.

Sebagai pimpinan Komisi I DPR yang membidangi hubungan luar negeri, pertahanan, dan informasi, Sukamta menegaskan bahwa ketegasan sikap justru akan memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional sebagai bangsa yang konsisten memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan global.

“Dukungan Indonesia kepada Palestina bukan sekadar simbol politik, melainkan bagian dari jati diri bangsa dan amanat konstitusi. Di forum apa pun, termasuk olahraga, Indonesia seharusnya tetap berpihak pada kemerdekaan dan kemanusiaan,” pungkasnya. (HDS)