RATAS — Komisi X DPR RI menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan memastikan seluruh anak Indonesia memperoleh asupan gizi cukup dan seimbang, termasuk mereka yang tinggal di daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem. Namun, insiden keracunan akibat makanan basi di sejumlah sekolah memicu keprihatinan mendalam.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menegaskan bahwa kasus keracunan tersebut bukan disebabkan oleh konsep program MBG itu sendiri, melainkan karena adanya penyedia layanan atau dapur yang tidak mematuhi standar operasional prosedur (SOP).

“Kondisi ini dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak psikologis bagi siswa dan menurunkan kepercayaan publik terhadap program nasional ini,” ujar Lalu Hadrian saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Senin (6/10/2025).

Lalu Hadrian meminta agar dapur atau SPPG (Satuan Pelaksana Program Gizi) yang terbukti melanggar SOP segera dihentikan operasionalnya. Ia menekankan perlunya penyedia baru yang benar-benar memenuhi standar keamanan pangan untuk menggantikan pihak yang lalai.

“Komisi X menegaskan tidak boleh ada satu pun siswa Indonesia yang kembali mengalami keracunan akibat program ini,” tegas politisi Fraksi PKB tersebut.

Selain aspek keamanan pangan, Lalu Hadrian menilai program MBG memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dengan gizi yang tercukupi, siswa akan lebih sehat, fokus, dan siap belajar secara optimal. Hal ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo agar tidak ada lagi anak Indonesia yang tertinggal karena keterbatasan ekonomi.

Meski begitu, ia menekankan pentingnya pengawasan ketat dan evaluasi berkelanjutan di lapangan. Komisi X DPR RI bersama Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial berkomitmen memastikan distribusi makanan bergizi berjalan aman, berkualitas, dan merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di daerah terpencil seperti Papua Barat Daya.

“Dengan langkah perbaikan yang konsisten dan pengawasan yang transparan, kami optimistis program MBG akan terus berjalan efektif dan memberi manfaat nyata bagi jutaan siswa di tanah air,” tutup Lalu Hadrian.

Keberhasilan program Makan Bergizi Gratis, lanjutnya, akan sangat ditentukan oleh sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para penyedia layanan, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh generasi penerus bangsa. (HDS)