RADAR TANGSEL RATAS – Partai Gerindra berterima kasih kepada pemerintah, terutama Presiden Jokowi, terkait keputusan biaya pergi haji 2023 sebesar Rp 49 juta. Gerindra berharap keputusan itu akan membawa manfaat kepada para calon jemaah haji.

Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani saat menghadiri Tasyakuran 15 Tahun Partai Gerindra di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Jumat (17/2/2023). Muzani mengawali sambutannya dengan bicara ongkos haji yang sudah diputuskan pemerintah bersama DPR.

Dikutip dari Detik.com (17/2/2023), Muzani menyampaikan bahwa calon jemaah haji yang sudah terdaftar di tahun 2020 bisa berangkat tanpa penambahan biaya.

“Untuk jemaah haji tahun 2021-2022 untuk bisa berangkat hanya menambah Rp 9 juta. Sementara untuk jemaah haji 2023 sudah mulai diberlakukan ONH sebesar Rp 49 juta,” kata Muzani dalam keterangannya.

Meskipun belum ideal, kata Muzani, besaran angka tersebut sudah menjadi kesepakatan antara pemerintah dan DPR. “Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat untuk calon jemaah haji kita. Kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah, kepada Kementerian Agama, dan tentu saja kepada Presiden Jokowi,” ia menambahkan.

Muzani menjelaskan, turunnya biaya haji dari Rp 69 juta menjadi Rp 49 juta itu karena keputusan politik. Partai Gerindra melalui Komisi VIII DPR RI telah melakukan perundingan kembali dengan Kementerian Agama, sehingga angka kenaikan biaya haji itu bisa ditekan.

Kerja-kerja inilah, kata Muzani, yang menjadi komitmen Partai Gerindra untuk terus memperjuangkan kepentingan rakyat di usia yang ke-15 tahun.

“Jadi Bapak Ibu, politik itu adalah pangkal dari semua keputusan. Politik adalah ujung dari semua urusan rakyat. Partai politik adalah sebuah intitusi penting dalam pengambilan keputusan. Partai adalah institusi yang menentukan dalam keputusan-keputusan bernegara. Partai politik tugasnya adalah penyambung lidah rakyat,” ujarnya.

Muzani juga memaparkan, ketika Kementerian Agama mengumumkan bahwa biaya haji reguler menjadi Rp 69 juta, banyak orang yang kaget karena biaya haji sebelumnya masih di bawah Rp 40 juta.

“Atas dasar itu, Partai Gerindra di Komisi VIII DPR oleh Pak Prabowo memerintahkan agar kita berunding lagi, berhitung lagi supaya ONH reguler naik tidak terlalu tinggi. Dan akhirnya diputuskanlah ONH reguler menjadi Rp 49 juta dari yang sebelumnya Rp 69 juta,” ujar Muzani.

Muzani menyebut begitu banyak rakyat Indonesia yang sudah mengantre selama puluhan tahun untuk naik haji. Mereka mayoritas merupakan orang kecil mulai, dari pensiunan, guru honor, petani, nelayan, buruh, para pedagang, dan lain-lainnya. Muzani menekankan partainya akan terus berjuang untuk rakyat.

“Itu sebabnya kami ingin Ketua Umum kami, Pak Prabowo, bisa diberi amanat dan mandat oleh rakyat untuk menjadi Presiden RI. Tiada lain tiada bukan, presiden kita 2024 adalah Prabowo Subianto. Apakah Bapak Ibu semua setuju?” tanya Muzani di lokasi acara, yang lalu dijawab “setuju” serentak oleh ribuan hadirin.

Sebelumnya, Komisi VIII DPR dan Kementerian Agama (Kemenag) sebagai perwakilan pemerintah telah menyepakati besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2023. Biaya haji yang harus dibayarkan jemaah resmi disepakati sebesar Rp 49.812.700,26.

Kesepakatan itu diambil dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas di gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (15/2/2023). Menag Yaqut dan Komisi VIII DPR pun sepakat dengan penurunan biaya haji jadi Rp 49.812.700,26. (BD)