RADAR TANGSEL RATAS – Anggota DPRD DKI Jakarta dari F-PKS, Suhud Alynudin, mengajukan interupsi saat rapat paripurna terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) 2022. Di kesempatan itu, Suhud mempertanyakan ucapan Sekda DKI Jakarta Joko Agus Setyono soal pengelolaan JIS hingga TIM salah sejak lahir.

“Saya ingin mempertanyakan pernyataan Saudara Sekda muncul di media ramai yang banyak dimuat di media bahwa pembangunan sejumlah sarana seperti JIS, TIM, Equestrian, dan Velodrome, itu sudah salah sejak lahir. Saya kira ini pernyataan yang perlu kami pertanyakan atau saya pertanyakan sebagai anggota dewan atau wakil masyarakat,” kata Suhud di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (4/8/2023).

Sebagai informasi, Suhud sendiri baru bergabung menjadi anggota Dewan sejak Januari 2022. Meski demikian, ia meyakini pembangunan infrastruktur di Jakarta telah melalui proses panjang dengan audit yang baik hingga Jakarta meraih opini WTP dari BPK enam kali beruntun.

“Karena pembangunan di Jakarta sudah melalui proses yang panjang dan dilakukan seluruh stakeholder yang terkait mulai dari pengusulan, pembahasan, perencanaan, penganggaran, dan sampai pelaksanaan. Dan setelah pelaksanaan pun itu kan diaudit dan hasilnya sudah sama-sama kita ketahui kinerja Pemprov sangat baik WTP,” ungkap Suhud.

Dengan demikian, Suhud meminta agar Sekda DKI Joko Agus tak membuat pernyataan yang membuat gaduh. Dia juga mendorong agar Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartarto mengevaluasi kinerja Joko yang baru menjabat Sekda DKI sejak Februari 2023 lalu.

“Terlepas dari perdebatan teknis, saya mewakili para pemilih saya meminta kepada Pj Gubernur untuk mengevaluasi hal ini secara serius karena hal ini berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah situasi kita sama-sama ingin membangun melanjutkan pembangunan Jakarta dan jangan sampai kita terjebak dalam polemik yang tidak diperlukan, menghabiskan energi kita,” tuturnya.

“Dalam kesempatan ini saya meminta Pak Pj Gubernur mengevaluasi Pak Sekda. Dan jika perlu diganti dengan yang lebih kompeten,” Suhud menambahkan.

Menanggapi hal tersebut, Heru Budi menyatakan apa yang disampaikan Suhud adalah bahan masukan. “Ya, namanya koreksi, masukan itu hal biasa,” ujarnya.

Heru Budi lalu menuturkan bahwa yang diperlukan saat ini adalah komunikasi. “Biasalah, komunikasi aja,” katanya.

Sebelumnya, Sekda DKI Jakarta Joko Agus Setyono menyebut ada kesalahan terkait pembangunan JIS, Jakarta Internasional Velodrome hingga TIM sejak awal. Joko kemudian membandingkan penugasan yang dilakukan pemda dan pemerintah pusat.

Ia menyampaikan hal itu saat mengikuti Rapat Badan Anggaran di DPRD DKI Jakarta pada Kamis (3/8) malam. Joko merespons catatan DPRD DKI Jakarta yang menyebut JIS dan TIM tak memberikan keuntungan kepada JakPro.

“Terkait dengan masalah pengelolaan di TIM, JIS, Equestrian, dan Velodrome, memang saya mengakui bahwa ini salah sejak lahir,” kata Joko, Kamis (3/8/2023).

Menurut Joko, semestinya BUMD hanya ditugaskan membangun proyek infrastruktur milik pemerintah. Dia lantas mencontohkan BUMN Adhi Karya yang ditugaskan pemerintah pusat mengerjakan proyek LRT Jabodebek.

“Jadi semestinya penugasan seperti halnya Pemerintah Pusat menugaskan Adi Karya membuat LRT Jabodebek itu tidak sama dengan Pemerintah DKI Jakarta di dalam memberikan penugasan,” tutur Joko. (ARH)