RADAR TANGSEL RATAS – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dipastikan bakal segera menyederhanakan sekitar 24.400 aplikasi yang saat ini dipergunakan berbagai instansi pemerintah dan pemerintah daerah karena tidak efisien.

Hal itu ditegaskan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate dalam sesi Leaders’ Talk Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI), yang merupakan acara sampingan (side event) Presidensi G20 Indonesia, di Nusa Dua, Badung, Bali, yang digelar secara luring dan daring pada Senin (11/7).

“Saat ini pemerintah saja menggunakan 24.400 aplikasi, tidak efisien bekerja sendiri-sendiri. Bahkan, di setiap Kementerian dan Lembaga atau Pemerintah Daerah masing-masing mempunyai aplikasi yang berbeda-beda di setiap unitnya, sangat tidak efisien,” ujarnya.

Acara tersebut juga dihadiri secara langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perkonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, Gubernur BI Perry Warjiyo, serta Gubernur Bali I Wayan Koster.

Johnny menegaskan, puluhan ribu aplikasi yang berbeda itu akan dilakukan penataan ulang agar bisa diakses oleh seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Bahkan, Kementerian Kominfo akan mengintegrasikan puluhan ribu aplikasi tersebut menjadi hanya delapan super aplikasi yang terintegrasi atau terkoneksi. “Paling tidak, hanya cukup delapan aplikasi yang terintegrasi, yang memudahkan komunikasi,” imbuhnya.

Dalam hal itu, Kementerian Kominfo dipastikan sedang menyiapkan peta jalan (road map) yang di dalamnya mencakup program penyederhanaan aplikasi tersebut. Salah satunya adalah menginstruksikan jajarannya melakukan penyederhanaan aplikasi dengan memindahkannya secara pelan-pelan agar tidak menimbulkan gangguan atau kerugian.

“Dari 24.000 (aplikasi pemerintah), kita pelan-pelan mulai melakukan shut down atau tutup dan pindahkan pelan-pelan (ke super aplikasi),” tutur Johnny.

Dia mengaku optimistis penyederhanaan aplikasi itu akan berdampak langsung pada efisiensi anggaran belanja instansi pemerintah dan pemerintah daerah hingga mencapai puluhan triliun.

Efisiensi itu dinilai merupakan bagian dari dukungan Kementerian Kominfo dalam mempercepat pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

“Saya meyakini efisiensinya akan lebih tinggi dari intervensi fiskal yang Ibu (Menteri Keuangan) Sri Mulyani keluarkan saat ini. Puluhan triliun hematnya. Kalau itu bisa dilakukan luar biasa untuk kita,” paparnya. (BD)