RATAS – Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyatakan sepakat dengan Menteri Keuangan Purbaya yang tegas menolak pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh dibebankan pada APBN.

“Tidak tepat jika APBN yang harus menanggung, kondisi itu justru memperberat kondisi keuangan negara yang sudah dalam keadaan terbatas,” kata Anis dalam keterangannya, Kamis (16/10).

“Permasalahan proyek infrastruktur KCJB muncul sejak awal, seperti tidak masuknya proyek ini dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional 2030, bahkan Menhub (Ignatius Jonan) saat itu tidak menyetujui proyek Whoosh dengan alasan bakalan tidak bisa dibayar,” imbuhnya.

Berdasar informasi yang beredar PT PSBI sebagai entitas anak usaha KAI sekaligus pemegang saham terbesar di PT KCIC, tercatat ada kerugian hingga Rp 4,195 triliun pada 2024.

Kerugian terus berlanjut di tahun 2025 pada semester I-2025 juga merugi sebesar Rp 1,625 triliun. “Kereta Cepat menurut data BPS, hanya ramai saat-saat liburan saja, padahal biaya investasi sangat tinggi, lalu harus menanggung operasional yang tidak kecil,” kata Anis.

Anis mengungkapkan kondisi ini menjadi pelajaran berharga terutama untuk pemerintahan saat ini, agar setiap pilihan kebijakan yang melibatkan kepentingan publik harus ditimbang secara mendalam manfaat dan mudaratnya.

“Perusahaan BUMN yang awalnya sudah sehat ini terbebani membayar utang Rp 2 triliun per tahun untuk proyek kereta cepat yang notabene merupakan penugasan presiden terdahulu, padahal para pembantunya sudah memperingatkan dahulu,” kata Anis.

Karena itu ia menekankan penggunaan APBN hanya untuk hal yang esensial. Terutama dengan aturan baru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN.

“Dimana dividen BUMN itu disetorkan kepada Danantara dan tidak masuk APBN, maka Danantara harus kelola dan mencarikan solusi yang tidak membebani APBN lagi,” pungkasnya

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan digunakan untuk membayar utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh).

Menurut anak buah Presiden Prabowo Subianto tersebut, Whoosh saat ini dikelola oleh BUMN yang sudah berada di bawah pengawasan Danantara.

“Danantara sudah ngambil Rp 80 triliun lebih dividen dari BUMN, seharusnya mereka manage dari situ saja,” kata Purbaya di Jakarta, Senin (13/10).

“Kalau pakai APBN agak lucu. Karena untungnya ke dia (Danantara), susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil (dividen BUMN), ambil semua gitu (termasuk beban utang BUMN),” imbuhnya.

Sebelumnya, Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) menyiapkan dua opsi untuk membereskan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara Dony Oskaria mengungkap dua cara itu adalah menyuntik dana ke KAI atau mengambilalih infrastruktur Kereta Cepat.