RADAR TANGSEL RATAS – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana membayar bunga utang sebesar Rp 497,3 triliun pada tahun 2024 nanti. Jumlah tersebut meningkat 12,7% dari alokasi pembayaran bunga utang tahun ini yang mencapai Rp 441,4 triliun.
Tercatat, berdasarkan Buku II Nota Keuangan RAPBN 2024, pembayaran bunga utang Rp 497,3 triliun terdiri atas pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp 456,84 triliun dan pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp 40,46 triliun.
Meski demikian, pertumbuhan pembayaran bunga utang pada 2024 itu lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2023 yang sebesar 14,3% terhadap realisasi pembayaran tahun 2022. Hal itu dipengaruhi oleh kebijakan pengurangan pembiayaan utang tahun 2022 dan 2023 karena kinerja APBN lebih baik dan optimalisasi Saldo Anggaran Lebih (SAL).
“Pembayaran bunga utang diarahkan untuk memenuhi kewajiban pemerintah secara tepat waktu dan tempat jumlah dalam upaya menjaga akuntabilitas pengelolaan utang dan meningkatkan efisiensi bunga utang pada tingkat risiko yang terkendali dengan pemilihan komposisi utang yang optimal dan waktu pengadaan yang tepat,” bunyi pada tulisan buku tersebut.
Menurut Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro, tantangan APBN 2024 otomatis meningkat, dan hal itu harus menjadi perhatian bagi pemerintah. “Kalau dilihat dari tantangannya memang meningkat dan perlu menjadi perhatian pemerintah,” ungkap Asmo dalam diskusi ‘Arah Kebijakan Pembiayaan dan Investasi Dalam APBN 2024’ di Hotel Grand Aston, Cianjur, Jawa Barat, Selasa (26/9/2023).
Asmo menuturkan, pemerintah harus meningkatkan potensi penerimaan, termasuk dari investasi. Ia menilai rasio utang akan turun ke depannya seiring pertumbuhan ekonomi yang cukup tangguh di kisaran 5%.
“Menurut saya yang perlu ditingkatkan oleh pemerintah adalah how to meningkatkan potensi penerimaan kita dengan meningkatkan investasi yang masuk, kan juga mendorong industri dan meningkatkan revenue. Jadi harusnya dengan kondisi itu rasionya harusnya bisa menurun,” paparnya. (ARH)