RADAR TANGSEL RATAS – Tim Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta berhasil menggagalkan keberangkatan 1.662 calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural atau ilegal. Pencegahan itu dilakukan selama bulan Januari hingga pertengahan bulan Mei 2023.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta, Muhammad Tito Andrianto menuturkan ribuan PMI tersebut awalnya hendak bertolak ke luar negeri dari Bandara Soetta melalui sponsor ilegal.

“Kami hasil kolaborasi imigrasi, BP2MI dan Polresta Bandara dalam rangka imigrasi penundaan keberangkatan CPMI yang diduga bekerja secara non prosedural,” tutur Tito dalam konferensi pers di shelter P4MI Bandara Soetta, Selasa (16/5/2023).

Tito mengungkap, selama bulan Januari, petugas Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta telah menggagalkan keberangkatan 212 orang PMI ilegal. Lalu pada bulan Februari, keberangkatan 415 orang PMI ilegal juga telah digagalkan.

“Maret 530 orang, April 307 orang. Tanggal 1 sampai tanggal 6 Mei 198 orang,” ungkap Tito. “Jadi, hasil kolaborasi dari BP2MI yang bertugas di Bandara Soekarno Hatta dan kami, bilamana kami melakukan kami naikkan ke BP2MI di petugas di bandara,” ia menambahkan.

Sementara itu, Sekretaris Utama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Rinardi mengatakan, bagi ribuan PMI non-prosedural tersebut, negara Arab Saudi jadi tujuan favorit untuk bekerja secara ilegal.

“Negara favorit para pekerja umumnya adalah Arab Saudi. Karena Arab cukup butuh visa umrah, ziarah. Kalau sudah habis masa berlaku tadi 30 hari enggak pulang, overstay gitu enggak masalah,” papar Rinardi, dikutip dari Liputan6.com (16/5/2023).

Padahal, kata Rinardi, upah yang didapatkan di Arab Saudi tidak jauh beda dengan UMR di Jakarta. Yakni sebesar Rp 4 juta sampai 5 juta selama satu bulan sebagai asisten rumah tangga (ART).

Negara kedua yang jadi favorit PMI ilegal, Rinaldi melanjutkan, adalah negara ASEAN tetangga Indonesia, yaitu Malaysia.

“Karena negara yang paling banyak pintu perbatasan dengan kita. Ada Kalimantan Utara, ada dari Kepulauan Riau, ada Batam. Ini menyebabkan mudah ke Malaysia tanpa dokumen resmi, apalagi kunjungan sesama negara ASEAN tidak butuh visa,” ujar Rinardi. (BD)