RADAR TANGSEL RATAS – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) atau Kementerian Digital dan Transportasi Jerman, menggodok besama rencana kerja (Work Plan) terkait transformasi digital dalam pertemuan Indonesian-German Digital Dialogue (IGDD).

Seperti yang dilansir InfoPublik.id, IGDD yang berlangsung di Hannover Convention Center, Hannover, Jerman, Kamis (20/4/2023), merupakan salah satu tindak lanjut Joint Declaration of Intent (JDoI) atau perjanjian kerja sama kedua negara di bidang transformasi digital.

“JDoI memuat kesepakatan kerja sama di bidang digital policy and strategy, data policies, internet governance processes and policies, digital technologies, sustainable digital transformation, dan digital inclusion. Work Plan ini untuk menentukan prioritas dan tujuan Kementerian Kominfo dan BMDV di tahun 2023 dan 2024,” tutur Dirjen IKP Kementerian Kominfo, Usman Kansong, dalam keterangannya.

Dalam pertemuan tersebut, Delegasi Republik Indonesia dipimpin Usman Kansong, sementara delegasi Jerman dipimpin Director General Digital and Data Policy Benjamin Brake.

Menurut Usman, dalam pertemuan pertama IGDD, kedua pihak melakukan pertukaran informasi dan diskusi tentang perkembangan kebijakan digital untuk dituangkan dalam Work Plan.

Tema yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah “Objectives and Priorities of the Indonesian–German Digital Dialogue” yang meliputi Digital Policies and Strategy, Digital Emerging Technologies, dan Digital Business Opportunities and Models.

“Ini merupakan pertemuan pertama IGDD yang diagendakan untuk rutin diadakan setiap tahun,” tutur Usman.

Ia juga menjelaskan, dalam implementasi kesepakatan tersebut, pemerintah berperan melalui kebijakan dan regulasi. Delegasi Indonesia yang dipimpinnya juga menghadirkan perwakilan industry untuk mengimplementasikan kesepakatan tersebut secara konkret.

“Tadi juga ada beberapa dari kalangan industri yang kita undang ikut berbicara karena nanti yang mengkonkretkan apa-apa yang sudah kita dialogkan sebetulnya adalah mereka-mereka ini, industri-industri ini,” jelas dia.

Lebih lanjut, Usman menuturkan bahwa setiap negara memiliki perbedaan kondisi yang menyebabkan terjadinya perbedaan aturan yang diterapkan di negara masing-masing.

Oleh karena itu, kata Usman, kedua belah pihak diharapkan memiliki semangat yang sama dalam mendorong perkembangan teknologi digital untuk mengatasi adanya perbedaan tersebut.

“Dengan adanya kesepakatan tersebut, diharapkan Indonesia tidak hanya menjadi konsumen teknologi tetapi juga produsen teknologi,” tandas Usman. (BD)