RADAR TANGSEL RATAS – Politisi PDIP yang juga anggota DPR, Paramitha Widya Kusuma, mengaku tidak setuju terhadap kebijakan baru dari pemerintah terkait penggunaan aplikasi MyPertamina untuk pembelian BBM bersubsidi serta LGP 3 kilogram. Menurut Paramitha, kebijakan tersebut hanya menambah ribet dan membuat susah rakyat kecil.

“Pada dasarnya, saya tidak setuju dengan segala sesuatu yang membuat rakyat kecil ribet dan susah untuk mendapatkan apa yang sudah menjadi hak mereka. Apalagi menggunakan aplikasi seperti itu, pasti banyak yang tidak paham,” ungkapnya, seperti yang dikutip wartaekonomi.co.id (4/7).

Politisi PDIP itu menjelaskan bahwa akar masalah dari penggunaan MyPertamina sebenarnya ada dua, yakni soal subsidi yang tidak tepat sasaran dan kurangnya pengawasan.

Menurut Paramitha, sebelum penerapan aplikasi MyPertamina, sudah ada program digitalisasi lebih dari 5.500 SPBU. “Lalu apa hasilnya digitalisasi SPBU itu? Berarti kan selama ini digitaliasi tidak benar-benar dijalankan dengan baik, padahal digitalisasi itu sudah memakan dana triliunan rupiah,” tandas Paramitha.

Dibanding penggunaan MyPertamina, Paramitha menyarankan agar Pertamina mengoptimalkan penggunaan digitalisasi yang sudah dipasang sejak lama. Sebab, kata dia, tujuan digitalisasi itu sudah jelas, agar Pertamina mempunyai data akurat dan transparan.

“Kalau saja penerapan digitalisasi itu dilakukan dengan baik, maka sebenarnya data penjualan Pertalite, Solar, dan Pertamax sudah ada, jadi tidak perlu lagi pakai aplikasi baru untuk beli Pertalite. Ini terkait dengan akar masalah yang kedua yakni soal pengawasan,” paparnya.

Untuk itu, Paramitha memberikan dua solusi atas polemik MyPertamina, yang pertama ialah memaksimalkan pemanfaatan digitalisasi di mayoritas SPBU. Dan solusi kedua, kata Paramitha, adalah BPH Migar harus bisa bekerja sesuai dengan tupoksi yang ada.

“Ini kalau aplikasi MyPertamina gagal lagi dalam menyalurkan BBM bersubsidi kepada yang berhak, pasti yang diserang nanti Pertamina dan Patra Niaga, bukan BPH Migas,” ungkapnya.

Seperti yang sudah kita ketahui, wacana membeli Pertalite dan Solar dengan mengakses aplikasi MyPertamina sudah mencuat sejak pertengahan Juni lalu, yang disebut sebagai upaya untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran. Lantaran, selama ini 60 persen orang kaya tercatat menikmati BBM bersusidi.

Tapi perlu diketahui, penerapan aturan beli Pertalite pakai MyPertamina ini ternyata belum berlaku bagi pengendara motor. Artinya, kebijakan tersebut baru berlaku bagi pengendaraan roda empat atau mobil, baik itu mobil pribadi maupun angkutan umum untuk semua jenis kendaraan. (BD)