RADAR TANGSEL RATAS – Adanya perbedaan angka yang cukup besar antara hitungan pemerintah Indonesia dengan pemerintah China atas biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), menyebabkan kedua negara belum menemukan kata sepakat.

Dikutip dari Liputan6.com, angka cost overrun yang didapatkan pemerintah Indonesia atas asersi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebesar USD 1,4 miliar. Sementara, pemerintah China mencatat hanya sebesar USD 980 juta.

Senior analis dari Indonesian Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita memandang perbedaan angka itu adalah hal yang wajar. Hanya saja, pemerintah diminta lebih proaktif melakukan negosiasi.

“Soal perbedaan overrun cost sangat wajar karena biar bagaimanapun, kalkulasi-kalkulasi teknis sangat mungkin terjadi antara kedua belah pihak,” tuturnya, dikutip dari Liputan6.com (10/12/2022). “Selama kedua belah pihak jujur dan buka-bukaan soal cost, saya yakin pada akhirnya akan ada titik temu,” tambah Ronny.

Seperti yang sudah diketahui, perbedaan angka itu terjadi karena alotnya negosiasi antara kedua belah pihak. Apalagi, ada beberapa variabel yang dimasukkan oleh pemerintah Indonesia, tapi tidak digunakan pemerintah China.

Karena itu, Ronny menyarankan pemerintah perlu lebih gencar lagi melakukan negosiasi agar bisa menghasilkan angka final yang disepakati.

“Pemerintah perlu proaktif menjembatani negosiasi kedua entitas bisnis di satu sisi dan proaktif melakukan lobi ke pemerintah China di sisi lain, agar kelebihan biaya bisa dinegosiasikan dalam prinsip win-win solution,” bebernya.

Kabarnya, pembengkakan biaya tersebut akan ditambal lewat ekuitas sebanyak 25 persen, dan 75 persen sisanya dari utang. Untuk menambah permodalan, pemerintah juga akan menyuntikkan dana Rp 3,2 triliun kepada PT KAI sebagai pemimpin konsorsium PT PSBI untuk proyek kereta cepat. Dana ini sebagai patungan untuk menutup pembengkakan biaya yang terjadi.

Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia-China, Dwiyana Slamet Riyadi, tidak membantah kabar bahwa perbedaan angka menyebabkan belum adanya kepastian nilai cost overrun mega proyek tersebut.

“Dengan China, negosiasi cost overrun itu memang belum selesai betul, sedang proses nego,” tuturnya (8/12/2022).

Menurut catatan, pembengkakan biaya cost overrun kereta cepat yang dihitung pemerintah mengacu pada asersi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah USD 1,4 miliar atau setara Rp 21,8 triliun.

Sementara, pihak China menilai angka itu masih terlalu besar. Otoritas China mencatat pembengkakan biaya sekitar USD 980 juta.

“Kan saya sudah pernah jelaskan kenapa China lebih kecil cost overrun. Karena pemerintah China belum mengakui ada pajak pengadaan lahan, GSMR investasi karena di sana free. Ada beberapa kondisi yang di China itu berbeda dengan Indonesia,” ungkap Dwiyana.

Sementara, mengacu hitungan pemerintah Indonesia, ada biaya-biaya yang masuk dalam variabel perhitungan, sehingga terjadi perbedaan angka.

Tapi, meskipun angka cost overrun belum final antara Indonesia dan China, Dwiyana menegaskan bahwa proses pencairan PMN masih tetap berjalan. Ia serius berupaya bernegosiasi dengan pihak China. Setidaknya, dia menargetkan angkanya bisa dipastikan dalam waktu dekat, mengingat pencairan PMN berlangsung pada akhir tahun 2022 ini.

“Kan target akhir tahun. Pasti pemerintah tidak akan tinggal diam. Ini terus negosiasi kok. Target akhir tahun itu negosiasi selesai dan pencairan paralel,” tuturnya.

Dwiyana mengungkap proses pencairan PMN ini sudah masuk ke Kementerian Keuangan. Sebelumnya, besaran PMN sudah disetujui di Komisi VI DPR RI. Termasuk juga peraturan pemerintah mengenai PMN yang sedang digodok. “Komisi VI sudah. Sekarang di Kementerian Keuangan. Sedang dalam proses semuanya,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) II, Kartika Wirjoatmodjo, telah mengumumkan bahwa pembangunan KCJB masih sesuai rencana. Dia menyebut megaproyek itu akan rampung pada Juni 2023 mendatang.

“Kereta cepat itu kita on track untuk bisa kita lanjutkan progresnya, diharapkan Juni-Juli bisa beroperasi,” ujarnya dalam Rapat Kerja Menteri BUMN bersama Komisi VI DPR RI, Senin (5/12).

Soal tambahan dana untuk KCJB, Kartika menyebut sudah ada dukungan dari Komisi VI DPR RI. Saat ini, proses tambahan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 3,2 triliun sedang diproses di Komisi XI DPR RI. (BD)