Agus Rahardjo Cerita Soal Jokowi Pernah Menyuruhnya Stop Kasus e-KTP, Mahfud Buka Suara

Ketua KPK periode 2015-2019 Agus Rahardjo mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah memintanya menghentikan pengungkapan kasus e-KTP. Hal itu ia sampaikan dalam sebuah wawancara program Rosi di Kompas TV. (foto: istimewa)

RADAR TANGSEL RATAS – Menko Polhukam Mahfud MD angkat suara soal cerita Ketua KPK periode 2015-2019 Agus Rahardjo yang mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah meminta kasus e-KTP disetop.
Menurut Mahfud, hanya Agus yang tahu tentang kebenaran cerita tersebut.

“Apakah itu benar atau tidak, bahwa presiden mengintervensi Pak Agus, itu Pak Agus yang tahu,” tutur Mahfud kepada wartawan di Pandeglang, Banten, Jumat (1/12/2023).

Mahfud menjelaskan bahwa dirinya baru mendengar cerita tentang adanya intervensi yang disampaikan mantan Ketua KPK itu. Sebab, kata Mahfud, Agus baru mengungkapkan hal tersebut kepada publik. “Dan pengakuannya juga enggak pernah bilang ke orang lain kecuali saat ini. Terpaksa bilang karena ditanya,” ungkap Mahfud.

Lebih lanjut, Mahfud menyerahkan kesimpulan dan penilaian tentang cerita tersebut kepada masyarakat. “Ya biar masyarakat menilai bagaimana kasus ini. Tapi memang kita tidak boleh mengintervensi penegakan hukum. Saya sendiri ndak pernah,” ujarnya.

Meski demikian, Mahfud berharap KPK bisa segera aktif secara normal lagi setelah tersandung oleh kasus Ketuanya, Firli Bahuri. “Ya supaya KPK sekarang hendaknya bangkit kembali sesudah terpuruk karena kasus pimpinannya yang ternyata tidak profesional lah sampai ada yang ditangkap ada yang intervensi,” tuturnya.

BACA JUGA :  UMK Tangerang Selatan 2025 Diprediksi Naik 6,5 Persen, Berikut Perkiraan Besarannya

Menurut saya, intervensi ke KPK bukan hanya dari presiden kalau memang betul ada, dari yang lain-lain juga sejauh yang saya dengar banyak. Dari parpol, dari pejabat-pejabat dan selalu melakukan lobi-lobi untuk mengganggu penegakan hukum,” Mahfud menambahkan.

Seperti yang sudah diketahui bersama, cerita Agus mengenai pertemuannya dengan Jokowi disampaikan dalam wawancara program Rosi di Kompas TV seperti dikutip, Jumat (1/12/2023). Agus mengatakan saat itu dipanggil sendirian oleh Jokowi ke Istana.

“Saya terus terang pada waktu kasus E-KTP saya dipanggil sendirian, oleh Presiden. Presiden waktu itu ditemani oleh Pak Pratikno. Saya heran biasanya memanggil itu berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan tapi lewat masjid kecil gitu,” ungkap Agus kepada Rosi.

Begitu masuk, Agus menyebut Jokowi sudah dalam keadaan marah. Kata Agus, Jokowi meminta KPK untuk menghentikan kasus e-KTP Setya Novanto. “Kan saya heran, hentikan, yang dihentikan apanya,” ungkap Agus.

“Setelah saya duduk, ternyata saya baru tahu kalau yang disuruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov, Ketua DPR pada waktu itu, mempunyai kasus e-KTP supaya tidak diteruskan,” ia menambahkan. (ARH)

BACA JUGA :  Telusuri Dana Hibah Pokmas, KPK Periksa Gubernur Jawa Timur 

Latest

Soal Politik! Bamsoet Tegaskan Pentingnya Reformasi Internal Partai

RATAS – Anggota DPR RI Bambang Soesatyo sekaligus dosen tetap Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan pembenahan internal partai politik...

Israel Deportasi Empat Aktivis Global Sumud Flotilla

RATAS – Israel mendeportasi empat aktivis asal Italia yang sebelumnya ditahan saat mengikuti armada bantuan menuju Gaza. Empat aktivis tersebut tergabung di 470 orang yang ditangkap ketika...

Didik Haryadi Desak Subsidi Listrik Tepat Sasaran, Jangan Dinikmati Kelompok Mampu

RATAS - Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi menegaskan bahwa subsidi energi, khususnya subsidi listrik yang disalurkan melalui PLN, harus diberikan hanya kepada masyarakat yang benar-benar...

Komisi XIII DPR Soroti Dugaan Pelanggaran HAM Berat di Konsesi PT Toba Pulp Lestari

RATAS - Anggota Komisi XIII DPR RI, Muslim Ayub, menegaskan bahwa insiden kekerasan yang terjadi pada 22 September 2025 di kawasan konsesi PT Toba Pulp Lestari (TPL), Kabupaten Toba, Sumatera Utara,...

Ketua Pusbakum Satria Advokasi Wicaksana DKI Jakarta Dukung Asta Cita Presiden Prabowo 

RATAS - Pusat Bantuan Hukum (Pusbakum) Satria Advokasi Wicaksana Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) DKI Jakarta mendukung progam Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait swasembada...
3984931246225911134
CMS-Critic-Banner-300x600