RATAS – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menilai isu gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hingga Rp1 miliar per bulan bukan masalah. Namun, ia menegaskan hal itu harus dibarengi dengan transparansi penuh terhadap anggaran negara.
“Kalau saya anggota dewan mau gaji Rp1 miliar sebulan, saya oke. Tapi kamu buka dong anggaran kamu semua, kementerian semua, biar kita tahu setiap sen pajak yang kita bayar ke mana aja. Nah sekarang loe nggak mau buka,” kata Ahok di Balai Kota, Rabu (20/8/2025).
Sebagai mantan anggota DPR periode 2009–2014, Ahok menekankan bahwa gaji besar sah-sah saja jika diiringi profesionalisme. Menurutnya, fungsi utama dewan adalah mengawasi penggunaan anggaran negara yang bersumber dari pajak rakyat.
“Tugas anggota dewan apa? Mengawasi anggaran pajak kita dong. Kalau digaji mahal nggak apa-apa, tapi loe buka. Kalau loe nggak tahu pemerintah pakai duit berapa, artinya loe nggak lakukan tugas,” ujarnya.
Ahok juga menyentil partai politik, termasuk PDI Perjuangan, yang dinilainya kurang bersuara lantang dalam menjalankan fungsi pengawasan.
“Saya sampaikan, kita autokritik kepada PDI Perjuangan. Anda ini anggota parlementer kenapa diam? Mestinya ngomong dong. Jangan cuma mau terima gaji,” tegasnya.
Menanggapi isu yang beredar, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menegaskan gaji pokok anggota DPR periode 2024–2029 tidak mengalami kenaikan. Menurutnya, yang naik hanya beberapa komponen tunjangan.
“Gaji tidak ada naik, tetap sekitar Rp6,5 juta sampai hampir Rp7 juta. Yang naik hanya tunjangan, misalnya tunjangan beras jadi sekitar Rp12 juta dari sebelumnya Rp10 juta,” jelas Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (19/8/2025).
Dengan tambahan tunjangan tersebut, total penghasilan wakil rakyat bisa mencapai Rp69 juta hingga Rp70 juta per bulan.
“Jadi saya tegaskan, gaji tidak naik. Tunjangan saja yang disesuaikan dengan indeks saat ini,” pungkas Adies. (HDS)