RADAR TANGSEL RATAS – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ( BNPT) dan UNODC ( United Nations Office on Drugs and Crime ) bersinergi membangun mencegah ekstremisme kekerasan di Asia Tenggara dengan membangun platform jejaring kemitraan antar praktisi regional.

“Kegiatan itu adalah upaya kita membangun jejaring praktisi regional untuk meningkatkan keterlibatan dan kemitraan dalam upaya pencegahan ekstremisme kekerasan. Indonesia dan UNODC memastikan bahwa seluruh praktisi yang hadir dapat berpartisipasi,” ujar Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT, Andhika Chrisnayudhanto, Kamis (9/3/2023), dikutip dari Infopublik.id.

Hal itu disampaikan Andhika terkait kegiatan First Meeting of The Advisory Board of The Preparatory Working Group on Developing a Regional Network of PVE Practicioners of South – East Asia di Jakarta pada Kamis (9/3/2023). Andhika juga mengatakan penguatan partisipasi regional ini dinilai sejalan dengan Bali Work Plan 2019-2025.

Sementara itu, di acara yang sama, Deputy Country Manager and AML CFT Adviser UNODC, Zoelda Anderton, menyatakan setiap perwakilan negara berkesempatan menjelaskan perkembangan terbaru terkait pelaksanaan pencegahan ekstremisme kekerasan di negaranya, praktik-praktik baik, peran masing-masing national contact point di tiap negara dalam kerangka Preparatory Working Group (PWG) Praktisi PVE Asia Tenggara (PVE), serta mengidentifikasi kebutuhan di wilayah.

Zoelda berharap forum ini menghasilkan diskusi yang bermanfaat karena masing – masing negara bisa menyampaikan praktik-praktik baik yang sudah dilakukan mereka, tidak hanya dalam aspek CVE tetapi bisa dalam segala aspek yang mendukung pencegahan ekstremisme di negaranya.

“Seperti pemberdayaan masyarakat. Serta peran masing-masing national contact point di tiap negara dalam kerangka PWG PVE, serta kebutuhan wilayah” tutur Zoelda.

Di kesempatan yang sama, Atase Polisi Jepang Kombes Polisi Miyagawa Takayuki mengakui dibutuhkannya sinergi global untuk mereduksi ancaman ekstremisme kekerasan. Kebutuhan sinergi itu menjadi alasan yang mendasari keinginan pemerintah Jepang mendukung terselenggaranya kegiatan ini.

“Saya percaya, proyek Asia Tenggara ini akan menjadi contoh bagi seluruh negara. Harapannya, seluruh masyarakat internasional dapat bergerak bersama melawan ekstremisme kekerasan,” ungkap Miyagawa.

Adapun output yang diharapkan usai terselenggaranya kegiatan ini, diantaranya terbangunnya prosedur operasional, rencana kerja tahunan, hingga mekanisme atau cara keterlibatan praktisi dan organisasi masyarakat sipil dalam mempromosikan pencegahan ekstremisme kekerasan. (BD)