Budi Arie Dicopot dari Kabinet, Dicopot Gegera Judi Online?

Selasa, 09 September 2025, Pukul 02:25 WIB

RATAS – Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Budi Arie Setiadi dari jabatan Menteri Koperasi (Menkop) dalam reshuffle Kabinet Merah Putih. Keputusan ini sontak memicu spekulasi publik lantaran nama Budi Arie sebelumnya kerap disebut dalam persidangan kasus judi online (judol).

Pencopotan tersebut diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. “Atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan terus menerus oleh Bapak Presiden, maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian, di antaranya; Kemenko Polhukam, Kementerian Keuangan, Kementerian P2MI, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga,” ujar Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/9/2025).

Sebagai pengganti, Ferry Juliantono yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Koperasi, dilantik menjadi Menkop. Ferry menegaskan dirinya akan segera bekerja dan melanjutkan program yang telah berjalan. “Tentu akan melanjutkan apa yang sudah kami lakukan bersama Pak Budi Arie Setiadi. Mulai besok kita akan bergerak secepat mungkin, khususnya untuk program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan koperasi secara umum,” katanya.

BACA JUGA :  Sekitar 70 Persen Kawasan Pusat Pemerintahan IKN Nusantara Nantinya Bakal Dihuni ASN

Budi Arie Bungkam soal Judol

Sebelum reshuffle, Budi Arie sempat berulang kali ditanya mengenai namanya yang disebut dalam persidangan kasus judi online, namun ia memilih irit bicara. “Halah, biar saja,” ucapnya singkat saat ditemui di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Kamis (12/6/2025).

Nama Budi Arie juga muncul dalam kesaksian Denden Imadudin Soleh, mantan pejabat Kominfo, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (10/6/2025). Denden mengaku pernah mendengar pernyataan bahwa praktik penjagaan situs judi ilegal “sudah diketahui orang di atas”, yang menurutnya merujuk pada Menteri Kominfo kala itu, yakni Budi Arie.

“Waktu itu disampaikan, ‘ini sudah oke, penjagaan bisa berjalan lagi, karena sudah diketahui orang di atas.’ Yang dimaksud adalah Pak Menteri,” ungkap Denden dalam sidang.

Analisis dan Catatan Kinerja

Pengamat politik Agung menilai, keputusan Prabowo mencopot Budi Arie lebih banyak dipengaruhi dimensi hukum dibanding pertimbangan politik. Hal ini mencerminkan sikap tegas Presiden agar kabinetnya bersih dari bayang-bayang kasus hukum.

Namun, di luar isu hukum, kinerja Budi Arie selama menjabat juga menjadi perhatian. Program unggulannya, Koperasi Merah Putih, diklaim telah terbentuk di lebih dari 80 ribu desa. Meski demikian, efektivitas dan kualitas koperasi tersebut masih perlu diuji. “Klaim kuantitas belum tentu sejalan dengan kualitas yang diharapkan,” ujar Agung.

BACA JUGA :  Pakar Hukum Desak Kejagung Tetapkan Dito Ariotedjo dan Budi Arie sebagai Tersangka

Dengan reshuffle ini, publik kini menanti langkah Ferry Juliantono dalam membuktikan efektivitas program koperasi serta menjaga kepercayaan Presiden bahwa kementerian tetap berjalan sesuai arah kebijakan. (HDS)

Latest

Menhan Sjafrie Tegaskan Doa dan Kebersamaan sebagai Sumber Kekuatan Bangsa

Menhan Sjafrie Tegaskan Doa dan Kebersamaan sebagai Sumber Kekuatan Bangsa RATAS.id— Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa kekuatan sejati bangsa bersumber dari doa dan...

Didik Haryadi Desak Subsidi Listrik Tepat Sasaran, Jangan Dinikmati Kelompok Mampu

RATAS - Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi menegaskan bahwa subsidi energi, khususnya subsidi listrik yang disalurkan melalui PLN, harus diberikan hanya kepada masyarakat yang benar-benar...

Komisi XIII DPR Soroti Dugaan Pelanggaran HAM Berat di Konsesi PT Toba Pulp Lestari

RATAS - Anggota Komisi XIII DPR RI, Muslim Ayub, menegaskan bahwa insiden kekerasan yang terjadi pada 22 September 2025 di kawasan konsesi PT Toba Pulp Lestari (TPL), Kabupaten Toba, Sumatera Utara,...

Ketua Pusbakum Satria Advokasi Wicaksana DKI Jakarta Dukung Asta Cita Presiden Prabowo 

RATAS - Pusat Bantuan Hukum (Pusbakum) Satria Advokasi Wicaksana Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) DKI Jakarta mendukung progam Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait swasembada...

Kemenkomdigi Bekukan Sementara Izin TikTok

RATAS – Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) aplikasi media sosial (medsos) TikTok dibekukan sementara oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) Direktur Jenderal...
3984931246225911134
CMS-Critic-Banner-300x600