RATAS – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan mendesak pemerintah mempercepat penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta penyerapan hasil panen jagung oleh Bulog di Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal itu ia sampaikan saat kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Perum Bulog di Kupang.

Menurut Yohan, hingga Oktober 2025 penyaluran beras SPHP di NTT baru mencapai sekitar 40 persen. Angka tersebut dinilainya belum maksimal, padahal kebutuhan masyarakat semakin mendesak akibat harga beras yang terus naik.

“Mudah-mudahan November ini bisa segera dituntaskan agar bantuan untuk rakyat benar-benar tersalurkan. Rakyat sangat membutuhkan, apalagi harga beras di lapangan kian mahal,” ujar Yohan.

Ia menjelaskan, keterlambatan penyaluran dipicu belum adanya penugasan resmi dari pemerintah pusat yang masih menunggu keputusan rapat terbatas (ratas). “Mudah-mudahan kebijakan segera keluar agar sisa penyaluran Oktober–November bisa dituntaskan,” tambahnya.

Selain stok beras, Yohan juga menyoroti rendahnya serapan jagung oleh Bulog di NTT. Padahal, menurutnya, kualitas jagung di wilayah ini termasuk yang terbaik di Indonesia. Dari target 27 ribu ton, hingga kini Bulog baru menyerap sekitar 300 ton.

“Ini angka yang sangat kecil. Bulog jangan hanya menunggu pasokan masuk gudang, tetapi harus turun langsung ke area pertanian untuk menyerap jagung dari petani,” tegasnya.

Ia menambahkan, kendala kadar air yang sebelumnya menjadi hambatan kini sudah teratasi. Petani NTT mulai menjemur jagung lebih lama agar sesuai dengan standar pembelian Bulog.

Yohan yang merupakan legislator dari Dapil NTT I menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat untuk menjadikan NTT sebagai lumbung jagung nasional.

“NTT punya lahan luas, kualitas jagung terbaik, dan petani aktif hampir di semua kabupaten. Dengan dukungan teknologi dan kebijakan serius dari pusat, NTT tidak hanya bisa swasembada jagung, tapi juga menjadi penghasil utama bagi kebutuhan nasional hingga ekspor,” tandasnya.

Menurutnya, momentum kelangkaan jagung untuk kebutuhan peternakan saat ini seharusnya menjadi peluang bagi NTT untuk menunjukkan potensi sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. (HDS)