RATAS — Dalam momentum Hari Ibu, isu stunting kembali menjadi sorotan penting, khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, prevalensi stunting di Jakarta mencapai 17,6 persen. Wilayah dengan angka tertinggi adalah Jakarta Utara (19,8%), disusul Jakarta Pusat (19,1%), Kepulauan Seribu (18,6%), Jakarta Barat (17,1%), Jakarta Timur (16,8%), dan Jakarta Selatan (16,6%).

Meski prevalensi terus menurun dari tahun ke tahun, pemerintah menargetkan angka stunting di Jakarta dapat ditekan hingga di bawah 14 persen pada 2025.

Upaya penanganan stunting jelas tidak bisa ditangani oleh pemerintah saja. Diperlukan kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil. Dalam hal ini, KADIN DKI Jakarta secara aktif bekerja sama dengan Forum CSR DKI Jakarta untuk mendistribusikan makanan bergizi kepada anak-anak di seluruh wilayah Jakarta.

“Hanya dengan asupan gizi yang cukup, kita bisa memutus mata rantai stunting. Kami juga mendukung penuh program makan bergizi gratis yang diusung Presiden terpilih Prabowo Subianto sebagai langkah strategis untuk menekan angka stunting secara nasional,” ujar salah satu perwakilan pengusaha Jakarta.

Dalam konteks Hari Ibu dan semangat Kartini, perempuan—khususnya para ibu—memiliki peran kunci dalam memastikan tumbuh kembang anak berjalan optimal. Oleh karena itu, para ibu diimbau untuk semakin peduli terhadap pola asuh dan pemenuhan gizi anak-anaknya.

Sementara itu, kondisi ekonomi global yang belum stabil, termasuk dampak dari kebijakan tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump, turut memengaruhi daya beli masyarakat. Hal ini berpotensi memperburuk ketahanan gizi rumah tangga jika tidak segera diantisipasi.

“Sebagai pelaku usaha, kami berharap pemerintah dapat mengambil langkah strategis—baik melalui diplomasi ekonomi dengan Amerika Serikat maupun lewat penguatan ekonomi domestik. Perlindungan terhadap sektor riil dan peningkatan konsumsi rumah tangga menjadi sangat penting,” tambahnya.

Terkait kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sejumlah pihak menilai bahwa arah kebijakan sudah berada di jalur yang tepat. Perbaikan internal dan penguatan tata kelola dinilai menjadi fondasi penting bagi pembangunan Jakarta ke depan sebagai kota global.

Meski demikian, percepatan tetap diperlukan. Sinergi dan kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah dan swasta menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi stunting sekaligus memperkuat fondasi ekonomi ibu kota. (HDS)