RATAS – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menginstruksikan seluruh kepala daerah dari partainya untuk menunda keikutsertaan dalam agenda retreat yang dijadwalkan berlangsung pada 21-28 Februari 2025 di Magelang, Jawa Tengah. Keputusan ini diambil menyusul penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (20/2).

Instruksi tersebut tertuang dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani oleh Megawati pada 20 Februari 2025. “Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP untuk menunda perjalanan mengikuti retreat di Magelang pada 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang, agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” demikian isi surat tersebut.

Selain itu, Megawati juga meminta seluruh kader PDIP untuk tetap waspada terhadap “commander call” dalam merespons dinamika politik yang berkembang.

Hasto Kristiyanto Ditahan KPK

KPK secara resmi menahan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, yang telah berstatus tersangka dalam kasus dugaan suap Pergantian Antar Waktu (PAW) Harun Masiku serta perintangan penyidikan. Hasto tampak mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK dan tangan diborgol saat diperlihatkan dalam konferensi pers yang digelar oleh KPK.

Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komaruddin Watubun, mengumumkan bahwa partai tidak akan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen pasca-penahanan Hasto. Ia menegaskan bahwa kendali penuh partai kini langsung berada di bawah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

“Sehubungan dengan masalah Sekjen hari ini, Ibu Ketua Umum tidak menunjuk Plt Sekjen. Komando dikendalikan langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri,” ujar Komar dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, Kamis (20/2) malam.

Komar juga menegaskan bahwa semua elemen partai, termasuk fraksi PDIP di DPR, harus menunggu komando langsung dari Megawati. “Karena fraksi adalah kepanjangan partai,” imbuhnya.

PDIP Sebut Penahanan Hasto Bermuatan Politik

Sementara itu, Ketua DPP PDIP sekaligus tim hukum partai, Ronny Talapessy, menilai bahwa penahanan Hasto merupakan serangan politik terhadap PDIP. Menurutnya, keputusan KPK ini memiliki muatan politik menjelang Kongres PDIP tahun ini.

“Ini adalah penahanan politik. Dan ini adalah babak baru yang kami anggap sebagai serangan terhadap partai kami,” kata Ronny.

Ronny juga menuding bahwa penahanan Hasto adalah bagian dari skenario untuk mengganggu stabilitas internal partai menjelang kongres. “Peran seorang Sekjen sangat penting dalam sebuah organisasi partai politik. Penahanan ini adalah salah satu bagian dari operasi politik untuk mengacaukan partai kami,” pungkasnya.

PDIP kini tengah mengkaji langkah hukum lebih lanjut terkait kasus yang menjerat Hasto. Sementara itu, KPK menegaskan bahwa proses hukum terhadap Hasto berjalan sesuai prosedur dan tidak ada unsur politisasi dalam penyelidikannya. (HDS)