RADAR TANGSEL RATAS – Dipecatnya dokter spesialis bedah syaraf Prof. Dr. Zainal Muttaqin, PhD, SpBS dari RS Kariadi, Semarang, menuai kontroversi. Bahkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ikutan buka suara lantaran tidak setuju atas keputusan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tersebut.

Seperti yang dilansir Suara.com (24/4/2023), sudah jadi rahasia umum bila Prof. Zainal dianggap kerap melontarkan kritikan terhadap kebijakan Kemenkes. IDI pun menilai tindakan Prof. Zainal sebagai bentuk kebebasan berpendapat yang dilindungi UUD 1945.

Prof. Zainal dikenal sebagai dokter bedah saraf dengan kekhususan yang langka di bidang keilmuan Epilepsi yang sangat dibutuhkan masyarakat. Bahkan Prof. Zainal adalah satu dari lima pakar bedah epilepsi di Indonesia yang berpengaruh. Ia juga aktif sebagai pengajar yang menghasilkan dokter spesialis bedah saraf yang jumlahnya masih sangat sedikit di Indonesia.

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), DR. Dr. Moh. Adib Khumaidi, SpOT., menegaskan bahwa organisasi akan memberikan pendampingan hukum atas perlakukan terhadap Prof. Zainal.

“PB IDI melalui Bidang Hukum Pembelaan dan Pembinaan Anggota (BHP2A) PB IDI dan IDI Wilayah Jawa Tengah akan melakukan pendampingan hukum, dan memperjuangkan hak-hak sebagai anggota IDI dan warganegara Indonesia,” kata Adib lewat siaran pers tertulisnya, Senin (24/4/2023).

“Selain mengkritik Kemenkes, tulisan Prof. Zainal di media massa juga berguna untuk menjelaskan kesalahpahaman publlik terhadap organisasi profesi dan situasi kesehatan di Indonesia,” Adib menambahkan.

Sementara itu, Ketua IDI Wilayah Jawa Tengah dr. Djoko Handojo, Sp. B-onk, menuturkan bahwa semestinya masalah tersebut dapat didiskusikan secara kekeluargaan terlebih dahulu oleh semua pihak yang terlibat.

“Semestinya pemerintah tidak boleh melupakan pengorbanan para dokter dan semua tenaga kesehatan dalam penanganan pandemi Covid. Kita semua pernah bersama-sama bahu membahu hingga bisa mencapai situasi seperti sekarang,” ungkap dr. Djoko.

Janganlah jasa-jasa beliau dan juga tenaga kesehatan lainnya juga organisasi profesi dilupakan hanya karena kritik yang bertujuan agar pemerintah kita menjadi lebih baik lagi,” dr. Djoko menambahkan.

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Prof. Dr. dr. H. Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH, berharap tindakan serupa tidak akan menimpa tenaga kesehatan lainnya.

“Mudah-mudahan tindakan-tindakan represif seperti ini tidak berlanjut yang akan memperkeruh keadaan dan yang akan dirugikan adalah pasien-pasien dan peserta didik beliau dan masyarakat pada umumnya,” ujar dr. Ari. (BD)