KPK: Transparansi Data Beneficial Ownership Jadi Pilar Pencegahan Korupsi

RATAS.id — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pentingnya keterbukaan data Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership/BO) sebagai instrumen utama dalam mencegah tindak pidana korupsi dan memperkuat tata kelola ekonomi nasional.

Hal ini disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam kegiatan Forum Nasional Penguatan Tata Kelola Kolaboratif dalam Peningkatan Akurasi Data Pemilik Manfaat Korporasi yang digelar di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin (6/10).

“Transparansi data BO merupakan elemen penting dalam memperkuat integritas sistem ekonomi dan mencegah penyalahgunaan entitas korporasi untuk tindak pidana, khususnya korupsi,” ujar Setyo.

Menurutnya, keterbukaan data pemilik manfaat berperan ganda: dari sisi pencegahan, data BO dapat dimanfaatkan untuk due diligence dan background check terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas bisnis maupun pemerintahan. Sementara dari sisi penindakan, keterbukaan ini mempercepat penelusuran aset hasil korupsi dan proses asset recovery.

“Praktik korupsi dan pencucian uang kerap dilakukan melalui penyamaran kepemilikan korporasi. Karena itu, keterbukaan data BO menjadi kunci untuk menembus lapisan kepemilikan semu yang sering digunakan pelaku kejahatan. Data harus akurat, terverifikasi, dan dapat diakses untuk kepentingan penegakan hukum,” tegasnya.

KPK menyambut baik kolaborasi lintas lembaga yang digagas Kementerian Hukum dan HAM dalam agenda ini. Forum tersebut menjadi momentum penting ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemilik Manfaat antara KPK, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KemenESDM), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN).

Kegiatan tersebut juga menandai peluncuran resmi BO Gateway, sebagai platform terintegrasi yang menjadi komitmen bersama memperkuat transparansi data korporasi di Indonesia.

Integrasi Data untuk Pencegahan Korupsi

KPK melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) sejak awal telah menetapkan transparansi BO sebagai salah satu aksi nasional prioritas. Pada periode 2025–2026, fokus diarahkan pada peningkatan akurasi data melalui integrasi lintas basis informasi, termasuk data perpajakan, transaksi keuangan, kepemilikan tanah dan bangunan, serta data kependudukan.

“BO Gateway yang diluncurkan hari ini adalah bukti nyata komitmen bersama memperkuat akuntabilitas korporasi. Kami berharap setelah ini tidak ada lagi pemilik manfaat yang tidak transparan dan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban,” tambah Setyo.

Ia menekankan bahwa transparansi BO bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga fondasi membangun kepercayaan publik dan memperbaiki Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.

“Transparansi BO bukan hanya soal data, tapi fondasi membangun kepercayaan publik dan memperkuat pencegahan korupsi di semua sektor,” ujarnya.

Kemenkumham Tutup Celah Penyamaran BO

Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa peluncuran BO Gateway menjadi langkah strategis dalam menutup celah penyalahgunaan data korporasi.

“Selama ini banyak BO yang mencatut nama orang lain, bahkan pejabat tinggi. Karena itu, sistem self-declaration tidak lagi diperbolehkan. Kini seluruh pelaporan wajib melalui notaris agar lebih akurat dan dapat diverifikasi,” tegas Supratman.

Ia menambahkan, kolaborasi lintas kementerian dan lembaga tidak hanya memperkuat transparansi, tetapi juga meningkatkan potensi penerimaan negara.

“Dengan sistem BO yang terintegrasi, potensi pajak bisa naik signifikan hingga Rp500–800 miliar. Ini bukti nyata manfaat tata kelola yang transparan,” katanya.

Masih 1,7 Juta Korporasi Belum Patuh

Sekretaris Jenderal Kemenkumham Nico Afinta menyampaikan bahwa dari total 3,55 juta korporasi yang wajib melaporkan data pemilik manfaat, baru sekitar 1,82 juta entitas (51,7%) yang memenuhi kewajiban tersebut.

“Masih ada sekitar 1,73 juta korporasi yang belum melapor. Karena itu, kami memperkuat mekanisme verifikasi dan pengawasan aktif sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 2 Tahun 2025,” jelas Nico.

Pendekatan baru yang diterapkan Kemenkumham mengadopsi konsep multi-probe approach sebagaimana direkomendasikan Financial Action Task Force (FATF). Validasi data tidak lagi bergantung pada pelaporan mandiri, tetapi melibatkan integrasi lintas lembaga — termasuk data pajak, transaksi keuangan, dan kepemilikan aset.

Dengan sistem ini, data BO diharapkan benar-benar menjadi instrumen efektif dalam pencegahan korupsi, pencucian uang, dan kejahatan keuangan lainnya.

Kolaborasi Lintas Sektor

Forum nasional tersebut juga dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, antara lain Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej, Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti, Irjen Kemendagri Sang Made Mahendra Jaya, serta Deputi Bidang Informasi dan Data KPK Eko Marjono.

Kehadiran lintas lembaga ini mempertegas bahwa transparansi beneficial ownership bukan hanya agenda hukum, tetapi strategi nasional untuk memperkuat tata kelola ekonomi dan mencegah korupsi dari hulu.