RADAR TANGSEL RATAS – Baru-baru ini, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengkritik Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang dianggap tidak bisa menghentikan situasi kemanusiaan di Jalur Gaza Palestina, imbas dari perang antara Israel dengan Kelompok Hamas.

Retno melontarkan kritik kepada PBB saat akan menghadiri pertemuan darurat tingkat Menlu Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Jeddah, Arab Saudi, Rabu (18/10/2023). Retno pun kemudian meminta OKI berperan lebih banyak soal konflik di Palestina.

“Mengingat DK PBB tidak mampu menjalankan fungsinya, maka untuk mendapatkan dukungan internasional yang lebih kuat OKI harus mendesak Sidang Majelis Umum PBB untuk mengadakan emergency session [rapat darurat],” tutur Retno saat konferensi pers virtual.

Menurut Retno, OKI harus mendesak proses perdamaian yang berarti terus dilanjutkan untuk mencapai solusi dua negara. Ia juga menyatakan bahwa OKI didirikan untuk membebaskan bangsa Palestina. “Sekarang waktunya bagi OKI untuk bertindak dan kita harus bertindak bersama-sama,” tandasnya.

Retno juga menegaskan bahwa Indonesia tak ingin melihat situasi Gaza sekarang ini digunakan oleh Israel dan negara-negara lain untuk menghilangkan isu Palestina dan hak-hak rakyat Palestina. “Jangan biarkan Israel terus melanjutkan okupasinya di tanah Palestina,” ujarnya.

Selain itu, Retno juga menjelaskan bahwa semua pihak relevan untuk membuat koridor kemanusiaan di Gaza dan memastikan hukum humaniter internasional dihormati. Sebab, ia melihat pemblokadean akses listrik, air, dan BBM, serta menghukum warga sipil, bertentangan dengan hukum internasional. “Setiap detik sangat berarti bagi warga Palestina yang terancam hak-hak dasarnya,” tuturnya.

Tak lupa, Retno juga menegaskan upaya apapun yang mengarah kepada pengusiran penduduk di Gaza harus ditolak.

Kritikan Retno ini dilontarkan setelah Dewan Keamanan PBB gagal mengadopsi resolusi terkait usulan gencatan senjata untuk kemanusiaan dalam perang Israel vs Hamas.

Sebelumnya, DK PBB gagal setelah Amerika Serikat memveto resolusi yang menyerukan jeda kemanusiaan dalam konflik antara Israel dan Hamas untuk memungkinkan akses bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza pada Rabu (18/10/2023).

Pemungutan suara resolusi yang digagas Brasil itu sempat tertunda dua kali dalam beberapa hari terakhir ketika AS mencoba menjadi perantara akses bantuan ke Gaza. 12 anggota DK PBB memberikan mendukung rancangan resolusi tersebut, sementara Rusia dan Inggris abstain. (ARH)