RATAS– Pemerintah tengah melakukan evaluasi besar-besaran terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul meningkatnya kasus keracunan makanan di berbagai daerah. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, mengingatkan bahwa keberadaan ahli gizi di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus benar-benar dioptimalkan.

“Selama ini ahli gizi di SPPG tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kalau mereka bekerja sesuai standar, kasus keracunan tidak akan terjadi. Evaluasi ini harus memastikan fungsi ahli gizi berjalan maksimal,” tegas Yahya dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Rabu (1/9/2025).

Seperti diketahui, Presiden Prabowo menggelar rapat evaluasi bersama sejumlah menteri di kediamannya di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, pada Minggu (28/9) malam, sesaat setelah tiba dari kunjungan luar negeri. Dalam pertemuan itu, Presiden menekankan bahwa keselamatan anak harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG.

Salah satu arahan Presiden adalah memperketat tata kelola dapur MBG, terutama terkait kebersihan dan prosedur pengolahan makanan. Puskesmas dan UKS juga akan dilibatkan untuk melakukan pemantauan berkala terhadap SPPG.

Kini setiap SPPG diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS), menyusul pernyataan Istana bahwa sebagian besar dapur MBG sebelumnya belum memenuhi standar tersebut. Presiden bahkan meminta dapur dipimpin oleh chef terlatih dan dilengkapi alat rapid test untuk menguji kelayakan makanan sebelum didistribusikan. SPPG yang bermasalah sementara ditutup untuk evaluasi.

Yahya menilai pengawasan langsung oleh ahli gizi harus dilakukan di seluruh tahapan pengolahan makanan.

“Mulai dari pemilihan bahan baku, proses memasak, pemorsian, hingga distribusi, semuanya harus diawasi. BGN sudah menugaskan tiga orang di tiap SPPG: satu ketua, satu ahli gizi, dan satu ahli akuntansi,” ujarnya.

Berdasarkan data Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) per Jumat (26/9) pukul 21.00 WIB, jumlah korban keracunan MBG telah mencapai 7.368 orang. Menyikapi hal itu, BGN menonaktifkan 56 dapur penyedia MBG sekaligus untuk perbaikan sistem pengelolaan.

Meski banyak sorotan, Yahya menegaskan bahwa DPR tetap mendukung program MBG karena tujuannya mulia bagi masa depan generasi bangsa.

“MBG adalah program strategis untuk mencetak generasi emas 2045 melalui perbaikan gizi. Karena itu, tata kelolanya harus diperbaiki, bukan dihentikan,” ujar politisi Partai Golkar tersebut.

Ia menambahkan, SLHS harus menjadi jaminan kualitas, bukan sekadar formalitas.

“Yang terpenting adalah mutu menu dan kualitas pengawasan. Sertifikat harus menjamin dapur benar-benar aman, bersih, dan layak bagi anak sekolah,” tegas Yahya.

DPR, kata Yahya, akan terus mengawal proses sertifikasi, meminta laporan periodik, dan memastikan setiap anak mendapatkan makanan yang aman dan bergizi. Ia juga mengajak masyarakat ikut mengawasi agar penyimpangan tidak kembali terjadi.

“Kita ingin MBG dijalankan secara optimal sehingga tujuan mulia program ini tercapai: meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak bangku sekolah,” tutupnya. (HDS)